4 days ago
9
(Konferensi Pers Keuskupan Timika: Situasi Kemanusiaan di Papua Semakin Buruk)
Mimika, 22 Juli 2025 – Keuskupan Timika menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah yang masih dilanda konflik bersenjata. Hal itu disampaikan langsung oleh Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Keuskupan Timika, Selasa (22/7/2025) siang.
Didampingi Ketua Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Saul Wanimbo, serta Adolof Kambayong, Uskup Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA., menyoroti meningkatnya eskalasi konflik antara aparat keamanan negara dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM yang terus menelan korban, terutama dari kalangan warga sipil.
“Situasi kemanusiaan di Tanah Papua sangat memprihatinkan. Perang bersenjata tidak hanya menargetkan kelompok bersenjata, tetapi juga menyasar ruang-ruang sipil seperti kampung, sekolah, puskesmas, gereja, bahkan pastori. Masyarakat sipil terjebak dalam konflik,” ujar Uskup Bernardus.
Ribuan Warga Mengungsi, Anak-anak Kehilangan Akses Pendidikan
Keuskupan Timika mencatat jumlah pengungsi di Kabupaten Puncak Papua mencapai 4.469 jiwa, tersebar di Distrik Gome, Gome Utara, Ilaga, Omukia, Oneri, Pogoma, Sinak, dan Yugumoak. Sementara di Kabupaten Intan Jaya, terdapat 1.231 jiwa yang mengungsi di beberapa kampung, termasuk Sugapa Lama, Hitadipa, Janamba, Sanaba, Jalinggapa, dan Titigi.
Akibat konflik tersebut, sekitar 216 anak di Kabupaten Puncak Papua kehilangan akses pendidikan, terdiri dari 109 siswa SD dan 107 siswa SMP.
“Ini belum termasuk pengungsi yang melarikan diri ke kabupaten lain seperti Nabire dan Timika karena dianggap lebih aman,” tambahnya.
Gereja Desak Semua Pihak Hentikan Kekerasan
Dalam pernyataannya, Keuskupan Timika menyerukan tujuh poin penting sebagai bentuk seruan moral dan kemanusiaan:
-
Menghentikan konflik bersenjata dan menciptakan jeda kemanusiaan demi menyelamatkan warga sipil.
-
Negara diminta menjamin perlindungan hak dasar pengungsi, sesuai konstitusi dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
-
TNI/Polri dan TPNPB-OPM diminta tidak bertikai di perkampungan dan harus mematuhi hukum humaniter internasional.
-
Menghentikan kebijakan militeristik terhadap pengungsi yang mengekang kebebasan dan mengancam ketahanan pangan.
-
Negara diminta menunda investasi di seluruh Tanah Papua, dan meninjau ulang seluruh izin eksploitasi sumber daya alam.
-
Pemerintah di semua tingkatan harus hadir memberikan bantuan kemanusiaan dan pemulihan sosial.
-
Semua pihak diminta membuka ruang dialog politik yang bermartabat melalui mediasi pihak ketiga yang netral.
Gereja Tetap Berdiri Bersama Umat
“Gereja selalu berjalan bersama umat. Kami menyaksikan penderitaan mereka dan budaya kematian yang terus berlangsung. Gereja tidak bisa diam,” tegas Uskup Bernardus.
Ia menegaskan bahwa konflik berkepanjangan di Papua bukan semata karena isu politik, tetapi juga berkaitan erat dengan investasi dan eksploitasi sumber daya alam yang mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan hidup.
[Nabire.Net/Yosef Doo]
Post Views: 89
