Nabire, 25 Oktober 2025 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendirian Akademi Komunitas Tahun 2025 di Hotel Carmel Nabire. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, sejak 22 hingga 24 Oktober 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti LLDIKTI Wilayah XIV, Universitas Papua (UNIPA), Biro Hukum Provinsi Papua Tengah, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Rakor ini bertujuan mempercepat pembentukan Akademi Komunitas Provinsi Papua Tengah, yang akan menjadi pusat pengembangan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan lokal. Melalui Akademi Komunitas (Akom), pemerintah berharap dapat mencetak generasi muda Papua yang terampil, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, melalui Kabid Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas, Fredi M. Edowai, S.E., M.DP, menegaskan bahwa pendirian Akom merupakan langkah strategis menjawab kesenjangan tenaga kerja teknis di sektor teknologi, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
“Akademi ini akan menjadi jembatan antara potensi pemuda Papua dengan dunia kerja, serta mendukung transformasi digital pemerintah daerah,” ujarnya.
Selama tiga hari pelaksanaan, Rakor ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari tujuan pendirian, tantangan dan strategi pengembangan, hingga perumusan regulasi serta dukungan kelembagaan.
Hari Pertama: Bahas Dasar dan Tujuan Akademi Komunitas
Pada Rabu (22/10), dua narasumber utama dari AKN Pacitan dan AKN Putra Sang Fajar Blitar hadir untuk memaparkan konsep dasar dan prinsip pengembangan Akademi Komunitas berbasis potensi daerah. Mereka menekankan pentingnya kurikulum adaptif dan kompetensi teknis, agar lulusan siap menghadapi dunia industri.
Namun, tantangan tetap ada — mulai dari minimnya minat masyarakat terhadap jenjang D1/D2, kurangnya sosialisasi, hingga perlunya peningkatan kompetensi dosen dan keterhubungan industri. Meski demikian, model sukses Akom seperti AK Toyota dan AK Semen menjadi inspirasi bagi Papua Tengah.
Hari Kedua: Matangkan Regulasi dan Rencana Kelembagaan
Kamis (23/10), narasumber dari Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI, Bappeda, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hadir membahas rancangan regulasi dan peta jalan pendirian Akom Papua Tengah. Para peserta sepakat perlunya:
-
Menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum pengembangan vokasi,
-
Membentuk tim lintas sektor untuk penyusunan naskah akademik,
-
Melibatkan industri besar seperti PT Freeport Indonesia,
-
Dan memastikan karakter serta etika kerja menjadi bagian dari kurikulum vokasi.
“Pendidikan vokasi bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga membangun karakter kerja dan tanggung jawab sosial,” tegas perwakilan Kemendikbudristek.
Hari Ketiga: Penguatan Kurikulum dan Dukungan Industri
Pada Jumat (24/10), pembahasan fokus pada kurikulum terintegrasi KKNI dan SKKNI serta keterlibatan dunia usaha. Beberapa rekomendasi penting antara lain:
-
Keterlibatan industri lokal sebagai tempat magang mahasiswa,
-
Evaluasi berkelanjutan kurikulum berbasis kebutuhan daerah,
-
Dukungan Pemprov Papua Tengah melalui kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan diakhiri dengan penutupan resmi oleh Fredi M. Edowai, S.E., M.DP, mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Nurhaidah Nawipa, S.E.
“Akademi Komunitas adalah solusi membangun SDM Papua Tengah yang unggul, mandiri, dan berdaya saing,” kata Fredi.
(Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Akademi Komunitas, Fredi M. Edowai, S.E., M.DP)Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, serta menegaskan komitmen Pemprov Papua Tengah dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
Akademi Komunitas Jadi Solusi Atasi Kemiskinan Pendidikan
Papua Tengah memiliki tingkat kemiskinan sekitar 28,9% dan rata-rata lama sekolah hanya 9,63 tahun. Akademi Komunitas diharapkan menjadi solusi melalui model pembelajaran Teaching Factory, Project-Based Learning, dan Work-Based Learning, yang langsung menghubungkan pendidikan dengan industri.
Program ini juga memperhatikan aspek regulasi, keuangan, dan kelembagaan agar Akom dapat berdiri secara legal, berkelanjutan, dan mampu mengatasi kesenjangan pendidikan di Papua Tengah.
Dengan semangat “Satu Hati, Satu Tujuan”, Rakor ini menjadi tonggak awal menuju Papua Tengah yang cerdas, produktif, dan sejahtera melalui penguatan pendidikan vokasi.
[Nabire.Net]

16 hours ago
4




















































