Petrus Waine Tegaskan Pentingnya Transparansi Dana Otsus Pada Penyerahan DIPA 2025

Nabire, 19 Desember 2024 – Acara Penyerahan DIPA Petikan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 menjadi momen penting dalam upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Papua. Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru telah menjadi perhatian utama dalam kerangka kebijakan nasional, terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

Hal tersebut dikemukakan Petrus Waine selaku Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Otsus Papua, pada acara Penyerahan DIPA Petikan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (19/12/2024).

Diungkapkan Petrus Waine, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Papua memiliki aset besar bagi bangsa Indonesia. Namun, tantangan dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan masih menjadi fokus utama. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041, yang merupakan pedoman utama dalam mengatasi berbagai permasalahan di Papua.

Regulasi dan Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Otsus) merupakan bagian integral dari upaya percepatan pembangunan di Papua. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2021 dan PP No. 107 Tahun 2021 memainkan peran penting dalam pengelolaan dana Otsus dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) juga bertugas mengawasi dan memastikan bahwa dana Otsus digunakan untuk bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua.

Pentingnya Kolaborasi dalam Pembangunan Papua

Dalam sambutannya, BP3OKP menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merealisasikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah peluncuran sistem informasi percepatan pembangunan Papua, yang akan memungkinkan masyarakat Papua untuk mengetahui secara jelas program-program pembangunan, sumber anggaran, serta lokasi-lokasi kegiatan pembangunan.

Tantangan dan Pencapaian

Berdasarkan refleksi dan evaluasi data transfer ke daerah, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Sebagian dinas provinsi dan kabupaten di Papua menunjukkan daya serap anggaran yang masih rendah, dengan beberapa sumber anggaran bahkan berada di bawah 45%. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kerjasama dan transparansi dalam pengelolaan dana Otsus, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi.

Komitmen untuk Papua yang Lebih Baik

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung Papua dengan visi “Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai” serta melalui kebijakan yang jelas dan terarah. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Papua akan menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Post Views: 119