Tokoh Pemuda Papua Tengah, Musa Boma, Tolak Program Transmigrasi ke Papua

Nabire, 3 November 2024 – Musa Boma, Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Papua di Kapiraya dan tokoh pemuda Papua Tengah, secara tegas menolak kebijakan transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini akan menambah penderitaan bagi masyarakat Papua yang selama ini sudah terpinggirkan dan mengalami tekanan atas eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka.

“Hutan Papua, emas Papua, dan tanah adat kami sudah diambil alih oleh perusahaan kapitalis nasional dan internasional sejak Indonesia merdeka. Luka ini masih belum sembuh, dan kebijakan transmigrasi hanya akan memperparah penderitaan kami,” ungkap Boma melalui pesan elektronik kepada media.

Menurut Boma, Papua tidak memiliki lahan kosong untuk ditempati oleh transmigran. Setiap jengkal tanah di Papua adalah tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat asli Papua, dan pemerintah pusat dinilai salah jika memaksakan program transmigrasi ini tanpa mempertimbangkan hak-hak adat.

Lebih lanjut, Musa Boma menyerukan kepada seluruh rakyat Papua dari Sorong hingga Samarai untuk bersatu menolak transmigrasi. Dia juga mengungkapkan kekhawatiran atas banyaknya perusahaan ilegal dan aktivitas militer yang semakin masif di wilayah Papua. Menurutnya, kehadiran perusahaan ilegal seperti PT Zommalion Heavin Industri, perusahaan kayu Jati Dharma di Nabire, serta tambang emas ilegal di KM 83 hanya menambah beban lingkungan dan sosial bagi masyarakat Papua.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Transmigrasi untuk segera menghentikan program transmigrasi ini. Rakyat Mapia dan Papua Tengah dapat hidup mandiri tanpa kehadiran program ini yang justru membawa malapetaka bagi masyarakat kami,” tegasnya.

Boma juga menekankan bahwa kehadiran militer yang semakin besar di Papua tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat lokal. Kehadiran transmigrasi, Daerah Otonomi Baru (DOB), dan militer dinilai hanya membawa dampak negatif bagi rakyat Papua.

Musa Boma mengakhiri pernyataannya dengan seruan solidaritas bagi rakyat Papua untuk mempertahankan hak-hak mereka dan melindungi tanah adat dari berbagai kebijakan yang dianggap menekan masyarakat asli Papua.

*Penulis : Lambertus Magai

Post Views: 2,259