Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua se-Surabaya Tolak Program Transmigrasi di Papua

Surabaya, 3 November 2023 – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) se-Surabaya menyatakan sikap tegas menolak program transmigrasi ke Papua. Mereka menilai bahwa kebijakan ini berdampak buruk terhadap keberadaan Orang Asli Papua (OAP) dan mengancam eksistensi sosial dan budaya mereka.

Dalam pernyataan sikapnya, IPMAPA menyatakan bahwa transmigrasi yang dijalankan di Papua merupakan bentuk kolonialisme modern yang memanfaatkan bonus demografi dan mobilisasi penduduk untuk menekan populasi asli. Penduduk asli Papua adalah bagian dari rumpun Melanesia yang memiliki kaitan mendalam dengan tanah adat mereka. IPMAPA menegaskan bahwa transmigrasi hanya akan mempercepat depopulasi dan marginalisasi Orang Asli Papua, sebagaimana yang terjadi pada populasi Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika.

Transmigrasi di Papua dimulai sejak era Orde Lama dengan tujuan pengembangan wilayah, tetapi menurut IPMAPA, dampaknya telah jauh melampaui tujuan tersebut. IPMAPA mengungkapkan bahwa transmigrasi telah memicu arus migrasi besar-besaran yang membuat masyarakat migran menguasai sektor ekonomi dan politik di Papua. Bahkan, IPMAPA mencatat bahwa pada tahun 2021, komposisi populasi Papua telah beralih ke perbandingan 50% OAP dan 50% migran.

IPMAPA juga mengkritik wacana penerapan kembali transmigrasi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, yang dinilai sebagai ancaman serius bagi kelangsungan hidup Orang Asli Papua. Mereka menganggap bahwa wacana tersebut hanya akan memperparah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya OAP.

Poin-Poin Pernyataan Sikap IPMAPA:

1. Hentikan Transmigrasi: IPMAPA meminta pemerintah untuk menghentikan pengiriman transmigran baik secara legal maupun ilegal ke Papua.

2. Cabut dan Tolak Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB): IPMAPA menuntut agar kebijakan Otsus dan pembentukan DOB di Papua segera dicabut dan dihentikan.

3. Buka Akses Jurnalis di Papua: Mereka meminta akses jurnalis dibuka selebar-lebarnya di Papua untuk melaporkan situasi yang sebenarnya.

4. Tarik Pasukan Militer: IPMAPA mendesak agar pasukan militer organik maupun non-organik segera ditarik dari wilayah Papua.

5. Penegakan Hukum dan Keadilan: IPMAPA menuntut pengusutan tuntas terhadap kasus penembakan, mutilasi, dan pelanggaran HAM lainnya.

6. Hentikan Proyek Strategis di Merauke: Mereka meminta agar proyek pencetakan sawah dan perkebunan tebu di Merauke yang mengorbankan tanah adat dihentikan.

7. Penutupan Perusahaan Tambang dan Migas: IPMAPA juga menuntut penutupan perusahaan besar seperti PT Freeport, BP, dan LNG Tangguh yang dinilai merugikan rakyat Papua.

8. Penarikan Fasilitas Militer Baru di Papua: Mereka juga meminta agar pembangunan fasilitas militer baru seperti Kodam, Polda, dan batalion penyanggah dihentikan.

9. Penolakan Rasisme dan Operasi Militer di Wilayah Papua: IPMAPA mengecam segala bentuk rasisme dan meminta agar operasi militer di wilayah-wilayah tertentu dihentikan.

10. Dukung Hak Penentuan Nasib Sendiri: IPMAPA meminta hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.

IPMAPA juga mengungkapkan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina dari kolonialisme Israel. Pernyataan sikap ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan transmigrasi yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat asli Papua dan hanya memperburuk situasi keamanan serta hak-hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Post Views: 1,816