Nabire, 31 Januari 2025 – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat pleno dalam rangka pembukaan masa sidang tahun 2025. Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, Jumat (31/01/2025).
Dalam sambutannya, Ketua MRP Papua Tengah menekankan pentingnya peran MRP sebagai lembaga kultur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya.
“Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan dan memberi perlindungan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua. Kami berkomitmen memastikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” ujar Agustinus Anggaibak.
Ia juga mengapresiasi dedikasi seluruh anggota MRP, sekretariat, serta staf ahli yang telah bekerja keras sepanjang tahun 2024.
Capaian MRP Papua Tengah di Tahun 2024
Ketua MRP Papua Tengah memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih selama tahun 2024, di antaranya:
-
Dua peraturan telah disahkan oleh MRP Papua Tengah.
-
Sebelas surat keputusan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MRP.
-
Penanganan pengaduan masyarakat di delapan kabupaten, termasuk demonstrasi langsung ke kantor MRP, dengan beberapa masalah berhasil diselesaikan.
Selain itu, MRP Papua Tengah juga telah berperan aktif dalam verifikasi faktual bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa MRP terus menjalankan peran sebagai wakil kultur masyarakat Papua dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya,” tambahnya.
Pembentukan Asosiasi MRP Papua
Sebagai upaya memperkuat peran MRP, telah dibentuk Asosiasi Majelis Rakyat Papua yang dipimpin oleh Ketua MRP Papua Tengah dan Sekretarisnya adalah Ketua MRP Papua Barat.
Asosiasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam perumusan kebijakan yang melindungi hak-hak dasar OAP. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah persiapan materi perubahan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 serta peraturan turunannya.
Persoalan yang Menjadi Perhatian MRP Papua Tengah
Dalam rapat pleno ini, Ketua MRP juga menyoroti beberapa persoalan penting yang harus menjadi perhatian bersama, antara lain:
-
Peningkatan kualitas pendidikan bagi OAP, termasuk penyediaan tenaga pendidik dan pendirian universitas negeri di Papua Tengah.
-
Kemudahan akses bagi OAP ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), agar anak-anak asli Papua memiliki kesempatan lebih besar dalam pendidikan pemerintahan.
-
Peningkatan layanan kesehatan, terutama di RSUD Nabire, yang belakangan mendapat keluhan dari masyarakat.
Dengan dibukanya masa sidang tahun 2025, MRP Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak OAP serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Papua Tengah.
Post Views: 113