9 hours ago
9
Nabire, 21 Februari 2026 – Lapak Baca dan Diskusi Kota Nabire kembali menggelar forum dialog publik bertema “Krisis Kemanusiaan di Tanah Papua” yang berlangsung di Asrama Intan Jaya, Kalibobo, Nabire, Sabtu (21/2/2026) pukul 14.30 WIT hingga selesai.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama terhadap perjalanan panjang situasi kemanusiaan di Papua yang dinilai belum menemukan penyelesaian menyeluruh sejak dinamika politik pada dekade 1960-an.
Moderator diskusi, Mepa, dalam pembukaan forum menyampaikan bahwa persoalan kemanusiaan di Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik yang mulai menguat sejak 1961. Ia menilai perubahan kekuasaan serta dinamika politik internasional pada masa tersebut menjadi awal munculnya berbagai persoalan sosial yang masih dirasakan hingga kini.
Menurutnya, konflik berkepanjangan turut berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
“Ketertinggalan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari akar konflik politik yang panjang,” ujarnya.
Sementara itu, pembicara Yosua menyebut krisis kemanusiaan di Papua sebagai akumulasi dari berbagai kebijakan sejak masa kolonial hingga era modern. Ia menilai pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal.
Yosua juga menyoroti kondisi wilayah pegunungan dan pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Ia menambahkan bahwa situasi keamanan di sejumlah wilayah turut memengaruhi kondisi sosial masyarakat.
“Di beberapa daerah muncul trauma sosial dan menyebabkan warga harus mengungsi,” katanya.
Dalam sesi diskusi, peserta turut membahas isu Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman bagi setiap warga negara.
Pembicara lainnya, Usel Sekegani Punup, menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan tujuh wilayah adat Papua yang kehidupannya sangat bergantung pada tanah, hutan, dan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat adat.
“Kehidupan kami menyatu dengan alam. Tanah, hutan, dan sungai adalah sumber hidup masyarakat adat,” ujarnya.
Diskusi ditutup dengan ajakan kepada masyarakat sipil, gereja, mahasiswa, serta pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan konstruktif terkait situasi kemanusiaan di Papua.
Peserta forum menilai pendekatan pembangunan yang menghormati hak dasar serta melibatkan partisipasi masyarakat adat menjadi kunci terciptanya keadilan sosial dan perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua.
Lapak Baca dan Diskusi Kota Nabire menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang literasi dan diskusi kritis sebagai bentuk solidaritas demi masa depan Papua yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
[Nabire.Net/Marten Dogomo]
