19 hours ago
8
Nabire, 20 Februari 2026 – Ratusan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Mahasiswa Provinsi Papua Tengah menggelar aksi mimbar bebas di Pasar Karang, Nabire, Papua Tengah, Jumat (20/2/2026).
Aksi tersebut mengusung tema “Cabut PSN, Tolak Militer dan Investasi di Seluruh Tanah Papua.”
Sejak pagi hari, massa aksi telah memadati area pasar sambil membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, di antaranya penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), aktivitas investasi skala besar, serta kehadiran aparat militer yang dinilai semakin masif di Tanah Papua.
Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi menggunakan mobil komando. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, meski diwarnai semangat tinggi dari para peserta.
Salah satu mahasiswa dalam orasinya menyampaikan bahwa kehidupan masyarakat Papua pada masa lalu dinilai berjalan harmonis sebelum masuknya berbagai proyek investasi.
“Dulu kami hidup berdampingan dengan hutan, sungai, dan kekayaan alam Papua tanpa kesulitan. Air sungai jernih, hutan terjaga, dan tanah memberi kehidupan bagi masyarakat,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Namun, menurutnya, kondisi lingkungan mengalami perubahan setelah masuknya perusahaan dan proyek investasi di sejumlah wilayah Papua.
Ia menilai aktivitas investasi telah menyebabkan kerusakan lingkungan, mulai dari sungai yang menjadi keruh hingga hutan yang ditebang dan tanah adat yang terdampak eksploitasi sumber daya alam.
Para mahasiswa juga menilai Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum menunjukkan sikap tegas dalam melindungi kepentingan masyarakat adat. Mereka mendesak pemerintah daerah agar mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat Papua.
“Pulau kami bukan pulau investasi. Tanah Papua bukan tanah kosong. Hutan, air, dan tanah adalah warisan leluhur yang harus dijaga,” teriak massa aksi secara serempak.
Aksi mimbar bebas tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi generasi muda Papua Tengah terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang dinilai belum melibatkan masyarakat adat secara adil.
Para peserta berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mendengar aspirasi mahasiswa dan masyarakat Papua serta mengevaluasi kembali kebijakan PSN dan investasi yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan mengancam hak ulayat.
Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Para mahasiswa menegaskan akan terus menyampaikan aspirasi melalui jalur damai dan konstitusional demi menjaga tanah serta masa depan Papua.
[Nabire.Net/Marten Dogomo]
