Wapres dan Wamendagri Hadiri Rapat Pleno BPP di Manokwari, Bahas Percepatan Penyaluran Dana Otsus dan Pembangunan Papua

Manokwari, 5 November 2025 – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) yang berlangsung di Kantor KPPN Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada Selasa (4/11/2025) pukul 14.30 WIT.

Rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat, Anggota BP3OKP dari seluruh provinsi di Tanah Papua, serta Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Kegiatan ini menjadi agenda penting dalam mempercepat pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Rapat pleno BPP kali ini bertujuan untuk membahas percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh wilayah Papua, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi di tingkat daerah. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah strategis yang memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan dana berjalan lebih efektif dan transparan.

Dalam rapat tersebut, beberapa isu penting menjadi perhatian utama, di antaranya:

1. Penyaluran Dana Otsus masih menghadapi kendala administrasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Pemerintah pusat akan memperkuat capacity building bagi aparatur daerah agar pelaksanaan kebijakan fiskal berjalan akuntabel.

2. Akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah Papua Tengah dan Papua Barat akan menjadi prioritas karena pertumbuhan ekonomi di dua daerah tersebut masih rendah. Pemerintah berencana mendorong kebijakan afirmatif untuk memperkuat sektor riil berbasis potensi lokal.

3. Peningkatan akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) juga dibahas, termasuk perluasan program Cek Kesehatan Gratis dan pembangunan rumah sakit rujukan vertikal di wilayah terpencil agar pelayanan lebih merata.

4. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan Trans Papua, pembangkit listrik Yaur, SMK terintegrasi, serta pusat rujukan kesehatan akan disinergikan lintas sektor. Pemerintah juga mendorong keterlibatan perusahaan milik OAP agar manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.

5. Peningkatan kualitas SDM Papua menjadi fokus melalui rekrutmen tenaga lokal, pelatihan teknologi dan kecerdasan buatan (AI), serta reformasi tata kelola Dana Otsus agar transparan dan tepat sasaran.

Hasil rapat pleno BPP di Manokwari menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya:

• Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui program pelatihan dan pendampingan intensif.

• Melakukan asistensi khusus bagi pemerintah daerah di Papua Tengah dan Papua Barat guna memperkuat manajemen fiskal.

• Menyelenggarakan rapat finalisasi pada Rabu (5/11/2025) yang hasilnya akan dilaporkan langsung kepada Wakil Presiden RI pada pukul 14.55 WIT.

Rapat pleno ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi percepatan pembangunan di Tanah Papua, memastikan penyaluran Dana Otsus lebih tepat sasaran, dan mendukung pemerataan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia.

[Nabire.Net]