1 week ago
28
Jakarta, 2 Januari 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan rapor kinerja kepada 6 provinsi di Tanah Papua terkait penyelesaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026.
Ribka menyoroti masih banyak pemerintah daerah yang baru merampungkan RAPBD dan RAP Otsus di hari-hari terakhir menjelang tutup tahun anggaran 2025. Bahkan, terdapat daerah yang hingga kini belum menyelesaikan proses penyusunan.
“Saya harap seluruh kepala daerah di Papua, penyusunan APBD dan RAP Otsus 2026 dilakukan sesuai jadwal, jangan menunggu akhir tahun baru diurus dengan terburu-buru,” tegas Ribka Haluk, Rabu (31/12/2025).
Sebagai Wamendagri sekaligus Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Ribka menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim percepatan Otsus yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas.
“Tim ini akan melakukan pendampingan hingga tingkat teknis di daerah, sehingga ke depan ada evaluasi dan perbaikan tata kelola. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ribka juga menekankan bahwa pada tahun anggaran 2027, penyusunan RAPBD dan RAP Otsus akan dimulai sejak bulan Maret dan dilakukan secara online. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan dana Otsus berbasis digital di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penyusunan RAPBD dan RAP Otsus nantinya terintegrasi melalui SIPPP Bappenas, SIPD Kemendagri, dan SIKD Kemenkeu. Karena itu, seluruh pemda di Tanah Papua diminta memberi perhatian serius, terutama dalam proses penginputan data anggaran.
Rapor RAPBD dan RAP Otsus 2026 per 30 Desember 2025
Provinsi Papua
Seluruh pemerintah kabupaten/kota telah masuk tahap penyusunan RAP. Dua daerah, yakni Pemkab Biak Numfor dan Pemkot Jayapura, sudah memiliki RAP final. RAP Provinsi Papua sendiri telah diinput dan tengah dievaluasi pemerintah pusat.
Papua Barat
Menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Dari delapan pemda, baru Pemprov Papua Barat dan Pemkab Teluk Wondama yang menyusun RAP. Daerah lain masih berada di tahap penetapan KUA-PPAS.
Papua Selatan
Pemkab Asmat menjadi daerah tercepat karena telah finalisasi RAP dan penetapan APBD. Namun, RAP Pemprov Papua Selatan masih dalam perbaikan, sementara Pemkab Boven Digoel didorong segera menginput RAP.
Papua Tengah
Dua kabupaten, Puncak dan Paniai, telah finalisasi RAP. Sementara Mimika, Dogiyai, dan Deiyai belum menyelesaikan KUA-PPAS. Puncak Jaya dan Intan Jaya masih berstatus draft RAP.
Papua Pegunungan
RAP Otsus provinsi telah diinput untuk evaluasi pusat. Namun, Pemkab Tolikara masih berstatus draft sejak 4 Desember 2025. Kabupaten Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Nduga juga diminta segera menuntaskan KUA-PPAS.
Papua Barat Daya
RAP Provinsi Papua Barat Daya telah berstatus final. Meski demikian, Kabupaten Sorong, Maybrat, dan Tambrauw belum merampungkan KUA-PPAS sehingga belum bisa menyusun RAP dan RAPBD 2026.
[Nabire.Net]
