9 hours ago
4
Nabire, 11 Februari 2026 – Program Pendidikan Sekolah Gratis yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/259 Tahun 2025 mulai direalisasikan di sejumlah SMA dan SMK di Papua Tengah. Salah satu sekolah yang telah menerima dan menyalurkan dana tersebut adalah SMK Kesehatan Anigou Nabire.
Ketua Yayasan Nusantara Doutou Papua yang juga Kepala SMK Kesehatan Anigou, Yosafat Nawipa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas percepatan penyaluran dana hibah pendidikan tersebut.
“Jadi kami apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Dinas Pendidikan, karena dalam waktu yang sangat singkat dana ini bisa sampai ke sekolah-sekolah. Kalau tidak kerja cepat, mungkin dana ini bisa kembali ke Jakarta,” ujar Yosafat saat ditemui di ruang kerjanya di Kalibobo, Nabire, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, proses distribusi dana dilakukan dalam waktu relatif singkat, mulai dari rekrutmen sekolah penerima, pembukaan rekening, hingga penyaluran ke masing-masing satuan pendidikan.
Berdasarkan keputusan gubernur tersebut, penyelenggaraan Program Pendidikan Sekolah Gratis di Papua Tengah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah.
Di SMK Kesehatan Anigou, sekolah menerima dana sebesar Rp240 juta. Dana tersebut kemudian dikelola untuk meringankan beban orang tua siswa serta mendukung operasional sekolah.
“Dana yang kami terima Rp240 juta. Kami hitung untuk siswa kelas 10, 11, dan 12. Fokus kami bukan untuk beli buku atau pakaian, tetapi untuk membayar SPP,” jelasnya.
Menurut Yosafat, SPP siswa digratiskan selama enam bulan, terhitung Januari hingga Juli 2026. Meski dana diterima pada 2025, pemanfaatannya dialokasikan untuk pembebasan SPP semester berjalan di tahun 2026.
Ia menambahkan, apabila ada orang tua yang sudah lebih dahulu membayar SPP periode Januari–Juli, maka dana tersebut dialihkan untuk kebutuhan lain seperti uang pembangunan, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), praktik, hingga PPL bagi siswa kelas 11 dan 12.
“Khusus SPP Januari sampai Juli kami gratiskan. Kalau orang tua sudah bayar, kami alihkan ke pembayaran lain seperti UKK, praktik, atau PPL. Jadi semua siswa kelas 10, 11, 12 tetap merasakan manfaatnya,” katanya.
Yosafat juga menegaskan bahwa seluruh tenaga pendidik di SMK Kesehatan Anigou berstatus guru honor. Tidak ada guru berstatus pegawai negeri maupun PPG. Karena itu, sebagian dana juga dimanfaatkan untuk membantu pembayaran honor guru.
“Semua guru di sekolah kami honor, mulai dari staf sampai guru kelas. Dengan adanya dana ini, kami bisa bayar guru, sehingga sangat meringankan beban lembaga,” ungkapnya.
Ia mengakui sebagai sekolah swasta, biaya pendidikan di SMK Kesehatan Anigou tergolong cukup besar, dengan SPP sekitar Rp2 juta per bulan, ditambah uang pembangunan. Karena itu, program sekolah gratis dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dinilai sangat membantu orang tua siswa.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah karena program ini benar-benar meringankan orang tua dan juga membantu sekolah swasta seperti kami,” ujarnya.
Yosafat berharap program tersebut dapat terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan bermutu.
“Ke depan mudah-mudahan lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Program seperti ini harus terus ada,” pungkasnya.
[Nabire.Net/Musa Boma]
