12 hours ago
6
Nabire, 5 Juni 2026 – Pelajar dan Mahasiswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Kota Studi Nabire Papua Tengah menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Pasar Karang, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada jumat 5 Juni 2026. Aksi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIT hingga selesai itu mengusung tema “Papua Darurat Kemanusiaan dan Investasi.”
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas pelajar dan mahasiswa Papua Tengah terhadap isu kemanusiaan, lingkungan hidup, serta hak-hak masyarakat adat di Papua.
Secak papua di cobloskan ke dalam binkai NKRI tanah papua
Menhadapi krisis kemanusiaan. Dengan pengunsian, warga spil hanya karena berbagai operasi militer berkepanjagan. Pelangaran HAM terus terjadi di berbagai wilayah papua
Krisis kemanusiaan di papua semakin memburus di tandai dengan lonjakan jumlah pengunsian internal (IDPs}yang kini menenbus lebih dari 129.700 jiwa exfansi komfil bersenjata.
1. Statistik pengunsi internal (IDPs). 129.700
Sebagian besar dari penggunsian Nduga, Punjak, Intan jaya, Maibrat, Pegunungan bintan, Yahukimo, Teluk Bintuni, Da Jaya Wijaya.
Banyak pengunsi hidup dalam keterbatasan pangan dan tidak memiliki tempat tinggal karena operasi militer berkepanjagan.
2. Korbang jiwa dan kekerasan.
Data komnas HAM mencatat lonjatan tajam korbang meninggal akibat konfik Dimana satusan warga sipil (termasuk Perempuan dan anak anak) tewas dalam akibat operasi setiap tahun.
3. Ancaman terhadap kelompok rentan.
Ribuan anak hilin hak dalam Pendidikan yang layak akibat opera yg berkepangjagan kerena sekolah nya di tutup dan trauma psikologis
Perempuan dan anak anak berada di resiko tertingi minimnya pasokan gisi dan sulit untuk menjankau fasilitas kesehatang.
4. Respon pemerintah dan solidaritas sipil
Peganaan para penggunsi masi minim beberapa intitusi berdalih di bangku empuk dan membiarkan rakyatnya pengunsi
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menilai bahwa situasi di sejumlah wilayah Papua saat ini tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang serius, ditandai dengan adanya pengungsian warga sipil akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan.
Mereka menyebut, berdasarkan sejumlah data yang disampaikan dalam aksi, jumlah pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs) di Papua telah mencapai lebih dari 129.700 jiwa, yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nduga, Puncak, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Teluk Bintuni, dan Jayawijaya.
Menurut pernyataan tersebut, sebagian besar pengungsi mengalami keterbatasan akses pangan, tempat tinggal, serta layanan dasar akibat situasi keamanan yang belum kondusif.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan meningkatnya korban jiwa akibat konflik bersenjata. Mereka menyebut laporan Komnas HAM terkait adanya warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang menjadi korban dalam situasi konflik di berbagai daerah.
Isu lain yang diangkat adalah dampak terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak yang kehilangan akses pendidikan akibat sekolah yang tutup, serta perempuan dan anak-anak yang disebut berada dalam kondisi rentan karena minimnya layanan kesehatan dan gizi.
Dalam aspek lingkungan, massa aksi menyoroti dampak investasi berskala besar, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan. Mereka menilai aktivitas tersebut berpotensi menyebabkan deforestasi, pencemaran lingkungan, serta perampasan wilayah adat.
Aksi Mimbar bebas juga menyinggung dugaan dampak ekonomi dan sosial dari investasi yang dinilai tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.
Ketua korlap Arnol Pigai Dalam pembacaan pernyataan sikap oleh Arnol Pigai Pernyataan Sikap Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah
Dalam aksi tersebut, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Tarik Militer Organik & Non-organik dari Wilayah Sipil Menuntut penarikan TNI/Polri dari kehidupan sipil karena militerisasi dianggap memperparah dampak kemanusiaan.
2. menDesak segera penghentian operasi bersenjata di wilayah seperti Puncak, Dogiyai, Intan Jaya adalah bagian dari tuntutan utama.
3. Segera memutuskan Kasus Pelanggaran HAM secara Independen dan Transparan Komnas HAM, Komnas Perempuan, atau tim independen menyelidiki penembakan warga sipil dan pelanggaran lain.
4. Kami desak kepada Pemerintah menjamin keselamatan warga sipil dan relawan kemanusiaan (mis. Palang Merah) di wilayah konflik.
5. Pemerintah segera pemenuhan hak dasar pengungsi internal, termasuk akses layanan dasar, hak atas tempat tinggal, dll.
6. Kami minta pemerintah daera menuntut pertemuan dengan Presiden Prabowo, atau pejabat tinggi untuk membahas solusi damai.
7. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang Dipandang Merusak Lingkungan dan Masyarakat
8. tuntutan Perusahaan Tambang Asing perusahaan seperti Freeport Indonesia karena dinilai menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM…
9. Gugatan terhadap Pelanggaran Hukum & Impunitas pelanggaran serta menghentikan impunitas. Menuntut pertanggungjawaban hukum bagi aparat yang terlibat
10. Hentikan Investasi yang Merusak Lingkungan Penolakan terhadap proyek tambang, perkebunan sawit, dan PSN yang menyebabkan Deforestasi besar-besaran Pencemaran sungai & laut Kerusakan hutan adat Contoh yang sering disorot: operasi tambang oleh PT Freeport Indonesia.
11. Lindungi Hak Tanah Adat Tuntutan pengakuan dan perlindungan wilayah adat Hentikan perampasan tanah tanpa persetujuan masyarakat adat
12. Evaluasi & Cabut Izin Perusahaan Bermasalah Audit dan cabut izin perusahaan yang Tidak transparan Melanggar AMDAL Terlibat konflik dengan warga
13. Hentikan Kriminalisasi & Militerisasi Proyek Investasi Menolak pengerahan aparat keamanan untuk mengamankan proyek investasi Menghentikan intimidasi terhadap warga yang menolak proyek.
14. Transparansi & Keterlibatan Masyarakat Lokal Warga menuntut dilibatkan dalam perencanaan proyek Informasi terbuka soal dampak lingkungan & pembagian keuntungan.
15. Keadilan Ekonomi untuk Orang Asli Papua (OAP) Prioritaskan tenaga kerja local Pastikan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat adat Hentikan eksploitasi sumber daya tanpa peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
16. Pemulihan Lingkungan & Sosial Rehabilitasi hutan, sungai, dan lahan rusak Ganti rugi yang layak bagi masyarakat terdampak Layanan kesehatan & pendidikan bagi wilayah terdampak investasi.
17. Hentikan Proyek yang Mengancam Identitas & Budaya Penolakan terhadap proyek yang Mengubah struktur sosial masyarakat adat Mengancam keberlangsungan budaya & cara hidup tradisional
18. Segera berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Beberapa tuntutan menyertakan permintaan agar bangsa Papua diberikan hak menentukan masa depannya sendiri.
Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat perhatian masyarakat sekitar pasar Karang Nabire.
[Nabire.Net/Marten Dogomo]
