11 hours ago
4
Nabire, Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah mengerahkan ratusan personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan rencana penyampaian pendapat di muka umum yang akan digelar oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kabupaten Nabire. Langkah tersebut diawali dengan apel kesiapan personel yang berlangsung di Mapolres Nabire, Minggu (2/8).
Apel dipimpin Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Tengah, Kombes Pol. Wahyu Kuncoro, S.I.K., M.H., yang hadir mewakili Kapolda Papua Tengah. Kegiatan itu bertujuan memastikan seluruh personel memahami prosedur pengamanan sekaligus menyamakan pola tindakan selama pelaksanaan aksi berlangsung.
Dalam arahannya, Kombes Pol. Wahyu Kuncoro menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Karena itu, aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut, sembari memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, tugas aparat bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum.
“Hak menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi. Namun pelaksanaannya harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku. Tugas TNI dan Polri adalah mengawal agar kegiatan berlangsung aman dan tertib,” ujar Wahyu dalam arahannya.
Personel Diminta Patuhi SOP dan Rantai Komando
Selain menekankan perlindungan terhadap hak masyarakat, Irwasda Polda Papua Tengah juga mengingatkan seluruh anggota agar menjalankan tugas sesuai prosedur operasional yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa setiap tindakan personel di lapangan harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan perlengkapan maupun senjata hanya diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku dan berdasarkan instruksi pimpinan.
“Tidak ada anggota yang bertindak sendiri ataupun mengambil inisiatif di luar perintah. Seluruh tindakan harus berada dalam kendali komando sehingga pelaksanaan pengamanan berjalan profesional,” tegasnya.
Arahan tersebut diberikan untuk memastikan seluruh personel mengedepankan pendekatan yang terukur, proporsional, dan menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan.
Dua Titik Konsentrasi Massa Menjadi Fokus Pengamanan
Berdasarkan hasil pemetaan aparat, terdapat dua lokasi yang diperkirakan menjadi titik awal berkumpulnya massa, yakni kawasan Pasar Karang dan Hotel Adaman. Dari kedua lokasi tersebut, peserta aksi direncanakan bergerak menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
Untuk mengantisipasi potensi kepadatan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, aparat akan melakukan pengamanan serta penyekatan di dua titik tersebut.
Kepolisian juga menegaskan bahwa peserta aksi tidak diperkenankan melakukan long march menuju Kantor MRP. Sebagai gantinya, aparat telah menyiapkan armada kendaraan, termasuk truk, yang akan mengantar massa langsung ke lokasi penyampaian aspirasi.
“Peserta aksi tidak lagi berjalan kaki menuju Majelis Rakyat Papua. Kendaraan telah disiapkan agar penyampaian pendapat tetap berlangsung dengan tertib dan situasi keamanan dapat terjaga,” kata Wahyu.
Sebanyak 730 Personel Gabungan Disiagakan
Dalam operasi pengamanan tersebut, sebanyak 730 personel gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi.
Ratusan personel itu akan ditempatkan di sejumlah titik strategis guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat selama kegiatan berlangsung.
Kehadiran aparat di lapangan juga diarahkan untuk memberikan rasa aman, baik kepada peserta aksi maupun masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pengamanan Humanis Jadi Prioritas
Polda Papua Tengah menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pengamanan. Aparat diinstruksikan mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan pelayanan kepada masyarakat selama aksi berlangsung.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban umum.
Melalui kesiapan personel, penerapan standar operasional, serta koordinasi antara TNI dan Polri, aparat berharap seluruh rangkaian penyampaian pendapat dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Masyarakat pun diimbau untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta menghormati hak setiap pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
