Pemprov Papua Tengah Teken MoU RKUD dan Payroll ASN dengan Bank Papua

Nabire, 3 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Perjanjian Kerja Sama Payroll Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Bank Papua. Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Damanik, dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Sebagai provinsi baru, kita harus memastikan tata kelola keuangan berjalan efisien dan transparan. RKUD menjadi elemen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara terintegrasi dan aman sesuai regulasi,” ujar Anwar Damanik.

Manfaat Kerja Sama dengan Bank Papua

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Bank Papua dalam sistem payroll gaji ASN memiliki berbagai manfaat, antara lain:

✅ Efisiensi Pembayaran Gaji – Gaji ASN akan diterima tepat waktu dan transparan.
✅ Kemudahan Akses Perbankan – ASN dapat menikmati layanan perbankan yang lebih mudah dan cepat.
✅ Dukungan untuk Ekonomi Daerah – Dana yang dikelola melalui Bank Papua akan memperkuat perekonomian lokal.

Anwar Damanik juga mengingatkan Bank Papua, khususnya Kantor Cabang Utama Nabire, untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan dalam pengelolaan RKUD. Evaluasi sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada aspek yang perlu ditingkatkan agar kerja sama ini berjalan lebih optimal.

Penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025

Selain penandatanganan MoU, acara ini juga menandai penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025. Dengan telah disahkannya APBD Papua Tengah 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, maka seluruh program dan kegiatan resmi dapat dijalankan.

Berikut adalah rincian APBD Papua Tengah Tahun Anggaran 2025:

🔹 Pendapatan Daerah: Rp3,88 Triliun
🔹 Belanja Daerah: Rp3,88 Triliun
🔹 Belanja Operasi: Rp2,35 Triliun
🔹 Belanja Modal: Rp932,1 Miliar
🔹 Belanja Tidak Terduga: Rp313,2 Miliar
🔹 Belanja Transfer: Rp281 Miliar

Anwar Damanik juga mengingatkan bahwa evaluasi Kementerian Dalam Negeri menemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti sinkronisasi program dengan kebijakan pusat dan efisiensi belanja. Pemerintah daerah juga harus mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi dalam beberapa jenis pengeluaran, termasuk perjalanan dinas dan alat tulis kantor.

Fokus Pembangunan Papua Tengah Tahun 2025

Sebagai bentuk sinergi dengan kebijakan pusat, Pemprov Papua Tengah akan fokus pada enam prioritas utama:

✔️ Pengendalian Inflasi
✔️ Penurunan Angka Stunting
✔️ Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
✔️ Penanggulangan Pengangguran
✔️ Ketahanan Pangan
✔️ Penyediaan Makanan Bergizi Gratis

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Kita harus bekerja lebih giat, cermat, dan inovatif dalam mengelola anggaran demi kemajuan Papua Tengah,” tegas Anwar Damanik.

Acara ini dihadiri oleh jajaran OPD, perwakilan Bank Papua, dan sejumlah pejabat terkait. Dengan kerja sama ini, diharapkan tata kelola keuangan Papua Tengah semakin transparan dan akuntabel, serta berdampak positif bagi pembangunan daerah.

Post Views: 121