Pemprov Papua Tengah Gelar Rakor Pendidikan Gratis dan Validasi Data SMA/SMK se-Nabire

Nabire, 26 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Validasi Data Program Pendidikan Gratis untuk jenjang SMA/SMK dan sederajat. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 23 hingga 25 Juli 2025, bertempat di Hotel Karmel Kalibobo, Nabire.

Rakor ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan perwakilan dari SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, yang berasal dari lima kabupaten di wilayah Papua Tengah: Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya.

Ketua Panitia, Deni Tenouye, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan tiga landasan utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan. Kedua, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, S.M., dan Wakil Gubernur Deinas Geley, dalam menciptakan pendidikan berkualitas dan inklusif. Ketiga, mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3/31/DPK-PPT/SK/2025 tentang pembentukan panitia Rakor Pendidikan Gratis dan Validasi Data Tahun 2025.

Fokus pada Data Pendidikan yang Akurat dan Penyaluran Dana Otsus

Tujuan utama Rakor ini adalah untuk menyamakan persepsi antara Dinas Pendidikan Papua Tengah dengan seluruh satuan pendidikan menengah atas terkait pelaksanaan program pendidikan gratis berbasis data yang valid. Dengan data yang akurat, diharapkan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk sektor pendidikan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di Papua Tengah.

Rangkaian kegiatan Rakor berlangsung dalam satu hari penuh, dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIT, dengan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, antara lain:

• Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah: menyampaikan arah kebijakan pendidikan gratis di wilayah Papua Tengah.

• Anggota BP3OKP Papua Tengah: memaparkan integrasi program Papua Cerdas dalam kerangka Otonomi Khusus.

• Aris, pejabat provinsi berpengalaman: memberikan materi tentang penyusunan Pergub dan Juknis terkait pengelolaan dana BOS dan BOSDA.

• Lufi: menjelaskan teknis pengelolaan data satuan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem Dapodik.

Deni Tenouye menegaskan pentingnya pemahaman teknis di tingkat kepala sekolah agar pelaksanaan program pendidikan gratis dapat berjalan optimal. “Melalui Rakor ini, kita harap seluruh kepala sekolah memahami dengan benar mekanisme pendidikan gratis dan dapat menyajikan data yang valid agar program ini berjalan optimal,” jelasnya.

Komitmen Papua Tengah Wujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas

Kegiatan Rakor ini merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mewujudkan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Dengan sistem data pendidikan yang transparan dan akurat, seluruh program pendidikan—khususnya yang dibiayai melalui dana Otsus—diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung kemajuan generasi muda Papua.

[Nabire.Net/Musa Boma]

Post Views: 149