1 month ago
35
Nabire, 9 Desember 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, dari sebelumnya hanya berfokus di tiga kabupaten menuju delapan kabupaten secara bertahap. Target tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, SE, M.Si, saat mewakili Gubernur Papua Tengah dalam pembukaan Evaluasi Akhir Swakelola Tipe 3 Tahun Anggaran 2025 di Guest House Nabire, Selasa (9/12/2025).
Dalam sambutannya, Tumiran mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas pelaksanaan evaluasi akhir program-program unggulan Dinas Kesehatan Papua Tengah. Ia memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan P2KB Papua Tengah, UNICEF, DoctorSHARE, dan Yayasan Gapai Harapan Papua yang selama lima bulan terakhir bekerja sama menjalankan berbagai program layanan kesehatan.
“Ini merupakan evaluasi akhir terhadap program-program dengan skema swakelola tipe 3. Saya mengikuti prosesnya sejak awal, dan menurut hemat saya program ini sangat baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Tumiran.
Capaian 3 Kabupaten Percontohan Menjanjikan
Meski baru berjalan lima hingga enam bulan sejak Agustus 2025, berbagai program kesehatan telah menunjukkan hasil awal yang signifikan di tiga kabupaten percontohan, yakni Nabire, Mimika, dan Paniai. Tumiran menekankan pentingnya mendengarkan paparan detail output dan outcome lapangan untuk memperkuat strategi perluasan program.
Tantangan Perluasan ke 5 Kabupaten Lain
Tumiran mengakui bahwa perluasan layanan kesehatan ke lima kabupaten lainnya tidak terlepas dari tantangan, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, kualitas SDM kesehatan, hingga faktor keamanan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kendala tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menghadirkan pelayanan kesehatan.
“Dengan alasan apa pun, kita tetap harus hadir memberikan layanan kesehatan. Jika saat ini baru menjangkau tiga kabupaten, ke depan harus bisa menjangkau delapan kabupaten, minimal di ibu kota kabupaten,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian program sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Di daerah tertentu, program malaria dapat dipadukan atau diganti dengan program sanitasi atau peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, termasuk edukasi bagi staf puskesmas.
Selaras dengan RPJPD–RPJMD dan Program Prioritas Gubernur
Tumiran menekankan bahwa keberlanjutan program kesehatan ini telah sejalan dengan visi dan program prioritas Gubernur Papua Tengah serta telah masuk dalam dokumen RPJPD dan RPJMD. Ia mendorong agar inovasi seperti SIGAP dan WASH/STBM terus dikembangkan, bersamaan dengan program kesehatan lainnya.
Sinergi OPD Sangat Diperlukan
Ia menegaskan bahwa program kesehatan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Program sanitasi, misalnya, memerlukan dukungan Dinas PUPR melalui Cipta Karya, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya.
“Program kesehatan bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan sinergi OPD lain agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Tumiran memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih Papua Tengah, termasuk penghargaan di bidang sanitasi. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Atas nama Gubernur Papua Tengah, saya membuka secara resmi evaluasi akhir Swakelola Tipe 3 Tahun Anggaran 2025. Semoga menghasilkan rekomendasi terbaik bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya.
[Nabire.Net/Musa Boma]
