Pelatihan Sistem Informasi Orang Papua, Upaya Nabire Wujudkan Data Terpilah untuk Pembangunan Otsus

Nabire, 7 November 2024 – Dalam upaya memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Pelatihan Sistem Informasi Orang Papua (SIOP), bertempat di salah satu Hotel di Nabire, Kamis (07/11/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada kader kampung dalam pengumpulan data terpilah, yaitu data Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan berbasis data yang lebih akurat dan terarah.

Yeremias Degei, Plt Kepala Dinas Kominfo Nabire, mengungkapkan bahwa pelatihan ini telah dilakukan sejak tahun 2018 dan kini mencapai tahap akhir di Nabire dengan 4 distrik yang tersisa: Yaro, Wanggar Nabire Barat, Nabire, dan Makimi. Pelatihan ini diikuti oleh kader kampung yang dibekali dengan kemampuan teknis untuk melakukan pendataan lapangan secara manual, termasuk pendataan rumah, pendidikan, dan golongan masyarakat.

“Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang saat itu menjadi bagian dari Provinsi Papua, dalam mengimplementasikan data terpilah yang lebih akurat. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov menunjukkan bahwa salah satu aspek yang kurang dalam implementasi Otsus adalah pengumpulan data yang representatif dan akurat,” ujar Yeremias.

Nabire terpilih sebagai salah satu model dalam program ini bersama dengan lima kabupaten lainnya. Dengan pelatihan ini, diharapkan para kader mampu mengumpulkan data yang dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan distrik dan kabupaten. Data ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Dalam proses pelatihan, selain kader kampung, kepala kampung dan lurah juga dilibatkan untuk turut serta dalam pembukaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pendataan yang akurat. Data yang terkumpul diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat OAP.

Yeremias menambahkan bahwa dengan data yang valid dan terperinci, pembangunan di wilayah ini akan lebih terarah dan tidak sembarangan. Program Otsus sendiri bertujuan untuk memberdayakan, melindungi, dan memberikan keberpihakan kepada masyarakat Papua. Kolaborasi antara berbagai pihak, seperti Kominfo, Bappeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), sangat penting dalam memastikan keberhasilan pendataan dan pelaksanaan Otsus.

“Harapan kami, kepala distrik dan kepala kampung dapat lebih aktif dalam melakukan pendataan ini karena sangat penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya menjadi angka-angka kosong, tetapi dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan pembangunan yang lebih efektif, serta mewujudkan tujuan Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Post Views: 914