1 month ago
34
Nabire, 9 Desember 2025 – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Transformasi Digital Arsip dan Naskah Dinas menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Hotel Mahavira II, Nabire. Selasa (09/12).
Bimtek dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Dalam sambutannya, Ukkas menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital di Papua Tengah yang masih tergolong wilayah 3T dengan keterbatasan infrastruktur komunikasi.
“Transformasi digital ini memang penting. Kita berada di daerah 3T, di mana infrastruktur digital belum dapat diterapkan secara maksimal,” ujarnya.
Ia menyoroti mahalnya biaya komunikasi di Papua Tengah, termasuk layanan SMS dan data internet, terutama di wilayah pedalaman. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Menurutnya, solusi sementara seperti pemanfaatan internet berbasis satelit, termasuk Starlink, dapat membantu membuka akses digital di distrik-distrik yang selama ini terisolasi.
Ukkas juga menekankan bahwa digitalisasi arsip dan naskah dinas melalui SRIKANDI sangat krusial untuk menjaga keamanan dokumen pemerintahan, terutama dokumen kepegawaian yang rentan hilang akibat lemahnya sistem pengarsipan ataupun bencana seperti kebakaran.
“Banyak pegawai di pedalaman kesulitan mengurus pensiun karena berkas mereka hilang. Dengan digitalisasi arsip, dokumen lebih aman dan dapat diakses kapan saja,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan penerapan SRIKANDI tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan arsip dan surat-menyurat digital.
“Kalau sistem digital tidak ditopang SDM yang mumpuni, kesalahan input data bisa berdampak fatal. Peserta harus benar-benar memahami materi yang diberikan,” katanya.
Ukkas menegaskan bahwa SRIKANDI merupakan sistem resmi negara. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk beralih ke sistem tersebut dan tidak lagi menggunakan aplikasi lain maupun praktik manual yang tidak terdokumentasi secara elektronik.
“Mulai tahun depan, saya berharap surat-menyurat di perangkat daerah sudah menggunakan SRIKANDI,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya kerja digital yang cepat, akurat, transparan, dan terdokumentasi. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju birokrasi modern dan profesional.
“Penerapan SRIKANDI adalah momentum membangun birokrasi yang responsif. Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menerapkan ilmunya di unit kerja masing-masing,” tutupnya.
[Nabire.Net/Musa Boma]
