1 month ago
24
Dogiyai, 8 Desember 2025 – Sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Dogiyai. Massa aksi yang terdiri dari CPNS 2025, honorer K2, serta P3K penuh waktu dan paruh waktu itu memalang sejumlah kantor pemerintahan karena hingga hari ini mereka belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Para peserta aksi menyebutkan beberapa poin utama tuntutan:
-
CPNS Formasi 2025 yang sudah dinyatakan lulus tetapi belum menerima SK.
-
Honorer K2 yang namanya telah diumumkan lolos namun SK belum diterbitkan.
-
P3K penuh waktu dan paruh waktu yang juga belum mendapatkan SK.
Karena belum ada kejelasan, massa aksi memalang Kantor Bupati Dogiyai, Kantor BKD, dan Kantor Keuangan Daerah. Mereka menegaskan aktivitas pemerintahan tidak akan dibuka sebelum SK dikeluarkan.
Pemerintah Kabupaten Dogiyai sebelumnya menjanjikan bahwa SK akan dibagikan pada Desember 2025. Namun hingga 8 Desember, para honorer memastikan SK belum juga mereka terima.
Ketua Komisi A DPRD Dogiyai, Yohanes Degei, membenarkan bahwa hingga kini pemerintah daerah belum membahas secara resmi persoalan penerbitan SK tersebut.
Aksi demonstrasi ini mendapat izin dari Polres Dogiyai. Sejumlah kantor besar yang dipalang meliputi:
-
Kantor Bupati Dogiyai
-
Kantor Keuangan Daerah
-
Bank Papua
-
Kantor BKD Kabupaten Dogiyai
Massa aksi mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, Kepala BKD, serta operator BKD hadir dan mengambil tindakan tegas dalam rentang waktu 8–20 Desember 2025.
Mereka menegaskan bahwa tidak boleh ada pelaksanaan prajabatan CPNS sebelum SK untuk CPNS, K2, dan P3K diterbitkan dan dibagikan kepada seluruh honorer yang berhak.
Para honorer meminta pemerintah lebih serius menangani masalah ini, terlebih karena bulan Desember dianggap sebagai bulan penuh damai menjelang perayaan kelahiran Yesus Kristus.
Seorang peserta aksi mengungkapkan, jika tidak ada respons dari pemerintah daerah, mereka siap membakar pakaian dinas honorer sebagai bentuk protes keras.
Hingga kini, para honorer tetap menuntut agar SK yang disebut-sebut sudah ada di pemerintah daerah segera diterbitkan dan diserahkan kepada mereka.
[Nabire.Net/M.Goo]
