15 hours ago
6
Selular.id – SpaceX, perusahaan induk Starlink, secara resmi menonaktifkan lebih dari 2.500 perangkat Starlink di Myanmar.
Tindakan tegas ini dilakukan sebagai respons atas penggunaan layanan internet satelit tersebut oleh sindikat penipuan siber internasional yang beroperasi di wilayah tanpa hukum di perbatasan Myanmar-Thailand.
Pemblokiran massal ini menandai langkah proaktif SpaceX dalam membersihkan penyalahgunaan jaringannya di Asia Tenggara.
Lauren Dreyer, Wakil Presiden Operasi Bisnis Starlink SpaceX, mengonfirmasi tindakan ini melalui cuitannya di platform X.
“Di Myanmar, misalnya, SpaceX secara proaktif mengidentifikasi dan menonaktifkan lebih dari 2.500 paket Starlink di sekitar lokasi yang diduga sebagai ‘pusat penipuan’,” ujarnya.
Pernyataan resmi ini keluar setelah ditemukannya 30 set penerima dan aksesori Starlink di salah satu kompleks penipuan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Operasi pembersihan ini tidak hanya terbatas di Myanmar. Lauren Dreyer menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan identifikasi serupa di negara-negara lain, dengan kemungkinan termasuk Indonesia.
“Pada kesempatan yang jarang terjadi ketika kami mengidentifikasi pelanggaran, kami mengambil tindakan yang sesuai, termasuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia,” tambahnya.
Pendekatan ini menunjukkan komitmen SpaceX dalam memastikan penggunaan layanan Starlink yang bertanggung jawab.
Latar Belakang Tekanan Internasional
Tindakan penonaktifan perangkat Starlink di Myanmar muncul setelah tekanan dari Senator Amerika Serikat, Maggie Hassan.
Pada Juli 2025 lalu, Hassan secara resmi mendesak Elon Musk untuk menghentikan layanan internet Starlink di beberapa wilayah Asia Tenggara, termasuk Thailand, Kamboja, dan Laos.
Desakan ini dilatarbelakangi maraknya kasus penipuan online yang menggunakan jaringan internet Starlink.
Menurut Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, jaringan penipuan ini secara kolektif telah merugikan warga Amerika hingga miliaran dolar setiap tahun.
Dalam suratnya kepada Musk yang dikutip Reuters, Hassan menegaskan bahwa “sindikat-sindikat semacam itu tampaknya terus menggunakan Starlink meskipun ada aturan layanan yang mengizinkan SpaceX untuk menghentikan akses karena aktivitas penipuan.”
Senator tersebut menekankan bahwa SpaceX memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah para kriminal menggunakan layanan mereka untuk menargetkan warga Amerika.
Kompleks Penipuan di Perbatasan Myanmar-Thailand
Laporan terbaru dari Australian Strategic Policy Institute mengungkap skala operasi penipuan yang mengkhawatirkan di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand.
Terdapat sekitar 30 kompleks luas yang didedikasikan khusus untuk melakukan berbagai jenis penipuan online.
Kompleks-kompleks ini beroperasi secara terorganisir dan menargetkan korban dari berbagai negara, termasuk warga Amerika.
Jaringan penipuan ini terus berkembang di sepanjang perbatasan Myanmar dan Thailand, memanfaatkan kondisi wilayah yang sulit dijangkau oleh otoritas berwajib.
Penggunaan teknologi canggih seperti Starlink memungkinkan sindikat ini mengoperasikan skema penipuan secara efisien meskipun berada di lokasi terpencil.
Situasi ini memperparah upaya pemerintah Myanmar dalam membasmi pusat-pusat penipuan online di negara mereka.
Pemblokiran 2.500 perangkat Starlink oleh SpaceX menjadi langkah signifikan dalam memutus akses internet yang menjadi nyawa operasi sindikat penipuan tersebut.
Tanpa koneksi internet yang stabil dan sulit dilacak seperti yang disediakan Starlink, operasi penipuan di wilayah terpencil ini diprediksi akan mengalami gangguan signifikan.
Implikasi dan Rencana Ke Depan
Tindakan SpaceX di Myanmar membuka babak baru dalam perang melawan kejahatan siber global.
Perusahaan teknologi kini semakin menyadari tanggung jawab mereka dalam mencegah penyalahgunaan layanan mereka untuk aktivitas kriminal.
Pendekatan proaktif yang diambil SpaceX dengan mengidentifikasi dan menonaktifkan perangkat yang melanggar aturan layanan menjadi preseden penting bagi penyedia layanan internet lainnya.
Rencana SpaceX untuk memperluas identifikasi pelanggaran ke negara-negara lain, termasuk kemungkinan Indonesia, menunjukkan komitmen jangka panjang dalam menjaga integritas layanan mereka.
Langkah ini sejalan dengan upaya global dalam memerangi kejahatan siber yang semakin canggih dan terorganisir.
Di Indonesia sendiri, upaya memerangi kejahatan siber telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kominfo yang memblokir ratusan ribu rekening yang digunakan untuk kejahatan.
Kolaborasi antara regulator, penyedia layanan, dan penegak hukum menjadi kunci dalam menangani masalah kompleks ini.
Perkembangan di Myanmar ini juga mengingatkan pada insiden serupa di Brasil, dimana otoritas setempat mengancam akan mencabut izin operasi Starlink menyusul kontroversi pelarangan platform X.
Dinamika regulasi terhadap perusahaan teknologi global terus berkembang di berbagai negara, termasuk dalam larangan terhadap platform media sosial tertentu.
Di sisi lain, beberapa negara justru mulai melonggarkan pembatasan, seperti Iran yang mencabut larangan terhadap WhatsApp dan Google Play setelah dua tahun.
Namun, sensor terhadap media sosial tetap diberlakukan, menunjukkan kompleksitas regulasi teknologi di tingkat global.
Ke depan, kolaborasi internasional antara perusahaan teknologi, pemerintah, dan penegak hukum akan semakin crucial dalam memerangi kejahatan siber lintas batas.
Tindakan SpaceX di Myanmar mungkin hanya menjadi awal dari gelombang operasi pembersihan yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara dan global.
