Pj Bupati Mimika Respon Aspirasi Aliansi Pemuda Amungme Terkait Kuota CPNS OAP

Mimika, 17 November 2024 – Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, menanggapi aspirasi Aliansi Pemuda Amungme terkait permohonan untuk menambahkan kuota Orang Asli Papua yang ada di Mimika untuk masuk sebagai CPNS yang saat ini dalam proses seleksi.

Aliansi Pemuda Amungme juga sempat melakukan aksi demo dengan melakukan pemalangan di kantor pemerintahan Kabupaten Mimika yang menuntut perekrutan CPNS yang berasal dari suku Orang Asli Papua yang ada di Kabupaten Mimika pada tanggal 6 November 2024 lalu.

Valentinus Sudarjanto Sumito menjelaskan bahwa saat ini proses seleksi CPNS sedang berlangsung dan rangkaian seleksi CPNS menggunakan sistem komputerisasi yang merupakan bentuk transparansi seleksi untuk mengurangi kecurangan serta ketidakberpihakan.

Ia menjelaskan, Penerimaan CPNS selalu diidentikan dengan perekrutan berdasarkan orang dalam dan kedekatan pemangku jabatan untuk memasukkan orang terdekatnya sebagai PNS. Berdasarkan hal tersebut dibentuklah sistem komputerisasi dalam seleksi CPNS tujuannya untuk menyeleksi pegawai sesuai kemampuan yang diharapkan, sehingga tidak ada lagi yang bisa menitipkan keluarga maupun kerabat untuk jadi PNS.

“Kekhususan yang diberikan kepada Orang Asli Papua untuk CPNS juga sudah diatur dalam peraturan Kepmenpan RB Nomor 350 tahun 2024 yang memberikan kesempatan formasi sejumlah 80% Orang Asli Papua dan 20% Non OAP untuk melindungi dan memberikan peluang sebanyak-banyaknya bagi Orang Asli Papua untuk bisa bersaing,” jelas Valentinus kepada Nabire.Net, Minggu (17/11/2024).

Menurut Valentinus, tes CPNS dengan Komputerisasi ini tentunya bertujuan untuk menyeleksi OAP dan Non OAP yang memiliki kemampuan pada bidangnya, sikap perilaku dan wawasan terhadap kebangsaan sebagai karakter yang akan dibawa saat menjadi abdi negara, sehingga perlu adanya persiapan serta kesiapan peserta yang perlu dilatih.

“Jadi, berdasarkan ketentuan aturan, proses seleksi yang sudah berjalan dan formasi CPNS yang sudah ditetapkan menutup peluang intervensi orang luar untuk berbuat kecurangan, termasuk mencoba memasukan nama yang tidak mengikuti seleksi untuk menjadi PNS,” tegasnya.

Valentinus menambahkan, pemerintah daerah dalam hal perekrutan CPNS tidak dapat melakukan intervensi, karena itu akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dan saat ini yang bisa dilakukan terhadap usulan dari Aliansi Pemuda Amungme adalah untuk memastikan dan mengawal formasi 80 persen adalah betul-betul jumlah Orang Asli Papua.

“Sistem yang dibangun saat ini sudah di komputerisasi secara nasional untuk membangun keadilan dan membuka peluang sebesar besarnya bagi siapapun untuk bisa ikut seleksi tanpa memandang status.

Post Views: 48