13 hours ago
8
Mimika, 2 Maret 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Distrik Tembagapura menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Hotel Grand Tembaga, Senin (2/3/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Fransiskus Bokeyau, didampingi Kepala Distrik Tembagapura Thobias Yawame, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling, serta sejumlah pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat.
Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur di 13 kampung wilayah Distrik Tembagapura.
Menurutnya, forum Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menggali aspirasi masyarakat dari masing-masing kampung terkait kebutuhan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.
“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan program yang benar-benar bermanfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus Bokeyau, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mendorong pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk Distrik Tembagapura yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2026, ia mengimbau seluruh peserta untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian bersama. Begitu pula percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna membuka aksesibilitas antarwilayah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat melalui partisipasi aktif dalam setiap tahapan perencanaan.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang RKPD Distrik Tembagapura Tahun 2026 tersebut diketahui menghasilkan sebanyak 108 usulan program pembangunan yang selanjutnya akan dibahas pada tahapan perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten.
[Nabire.Net/Yosef Doo]
