Manado, 09 November 2024 – Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat persatuan mahasiswa Papua, sejumlah organisasi mahasiswa dan gerakan politik di Sulawesi Utara menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Konsolidasi Persatuan Mahasiswa Papua Menolak Transmigrasi di Papua”. Kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu, 9 November 2024, bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan, Tondano.
Seminar yang berlangsung dari pukul 09.16 hingga 16.28 WITA ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa Papua dari berbagai daerah di Manado, Sulawesi Utara. Acara tersebut diselenggarakan oleh gabungan organisasi, antara lain IMIPA Pusat Manado, IMIPA Cabang Tomohon, IMIPA Cabang Tondano, IMIPA Cabang Polikairagi, KNPB Konsulat Indonesia, AMPTPI DPW Indonesia Tengah, dan MKCP Sulut.
Dalam seminar ini, empat materi penting dipaparkan oleh perwakilan dari masing-masing organisasi:
1. Pandangan Umum Terkait Situasi di Papua oleh Tn. Wensi Fatubun, yang memberikan gambaran tentang kondisi sosial-politik di Papua.
2. Moralitas Bangsa oleh perwakilan organisasi keimanan, yang membahas tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks perjuangan mahasiswa Papua.
3. Sejarah Perjuangan Mahasiswa Papua yang dipaparkan oleh perwakilan IMIPA Pusat dan Cabang, mengulas peran penting mahasiswa Papua dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
4. Memahami Sistem Kapitalisme dan Kolonialisme Modern di Papua yang dipaparkan oleh perwakilan Gerakan KNPB Konsulat Indonesia, yang menyoroti dampak eksploitasi sumber daya alam dan ketidakadilan terhadap orang asli Papua.
Selain sesi materi, seminar ini juga menghasilkan pernyataan sikap tegas dari peserta yang berkumpul untuk menanggapi berbagai isu terkait dengan Papua. Beberapa poin penting dari pernyataan sikap tersebut antara lain:
Penolakan Terhadap Transmigrasi: Mahasiswa Papua di Manado menegaskan penolakan terhadap rencana transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan menyatakan bahwa kebijakan ini tidak diterima di Tanah Papua.
Penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua dalam bentuk apapun, yang dianggap merugikan masyarakat asli Papua.
Pencabutan Militerisasi: Mahasiswa Papua mendesak agar negara Indonesia segera menarik semua pasukan militer yang beroperasi di wilayah Papua, baik yang bersifat organik maupun non-organik.
Transparansi Keputusan Pemerintah: Mahasiswa Papua juga menuntut agar negara Indonesia berhenti membuat keputusan-keputusan yang tidak melibatkan orang asli Papua sebagai pemilik sah tanah mereka.
Pernyataan sikap ini juga menyampaikan bahwa mahasiswa Papua di Sulawesi Utara tidak akan terlibat dalam Pemilu yang diadakan pada 7 November 2024, dengan alasan bahwa mereka tidak ingin dipengaruhi oleh tawaran apapun yang berasal dari pihak yang tidak memahami situasi di Papua.
Seminar dan pernyataan sikap ini diakhiri dengan harapan agar suara mahasiswa Papua didengar dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik bagi tanah kelahiran mereka. Peserta juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, khususnya kepada para jurnalis yang turut membantu menyebarkan informasi ini.
Post Views: 106