6 days ago
14
Nabire, 3 Januari 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Warga Bumiputera Indonesia (WBI) Provinsi Papua Tengah, Melkias Keiya, SH, menyampaikan keprihatinan serius terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan yang tengah dialami masyarakat di Kota Nabire dalam beberapa waktu terakhir.
Melkias menilai lemahnya peredaran uang, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya gangguan keamanan telah menciptakan tekanan sosial yang nyata dan meresahkan warga. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa atau musiman.
“Situasi yang terjadi saat ini adalah sinyal kuat adanya masalah struktural yang membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata dari pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan,” ujar Melkias Keiya kepada media.
Peredaran Uang Melemah, Ekonomi Warga Tertekan
Menurut Melkias, salah satu keluhan utama masyarakat Nabire adalah melemahnya peredaran uang di tingkat lokal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pelaku usaha kecil, UMKM, pedagang pasar, hingga sektor jasa yang mengalami penurunan aktivitas secara signifikan.
“Masyarakat merasakan langsung sulitnya perputaran uang. Daya beli menurun, usaha kecil tertekan, dan banyak keluarga adat maupun warga lokal kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ekonomi masyarakat Papua Tengah, khususnya Nabire, masih sangat bergantung pada sektor informal dan perputaran ekonomi harian, sehingga pelemahan ekonomi akan berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial.
Pelayanan Publik Dinilai Menurun
Selain persoalan ekonomi, Melkias Keiya juga menyoroti kualitas pelayanan publik yang dinilai belum optimal. Ia menyebutkan bahwa di sejumlah sektor strategis, masyarakat masih merasakan pelayanan yang lambat, kurang responsif, dan belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan rakyat kecil.
“Pelayanan publik seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah masyarakat. Namun yang kami temukan di lapangan, banyak warga merasa pelayanan belum maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, lemahnya pelayanan publik berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Gangguan Keamanan Meningkat
Melkias juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Nabire. Ia menyebut adanya keresahan warga akibat berbagai insiden yang mengganggu rasa aman, terutama di ruang publik dan pada jam-jam tertentu.
“Jika rasa aman masyarakat terganggu, maka aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik juga akan terdampak. Keamanan adalah fondasi utama pembangunan,” ujarnya.
Desakan Evaluasi dan Langkah Konkret
Sebagai Ketua DPD WBI Papua Tengah sekaligus tokoh adat, Melkias Keiya mendesak pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah konkret.
Ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal dan UMKM masyarakat bumiputera, peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik, serta penegakan keamanan yang humanis, adil, dan berpihak pada keselamatan warga.
“Papua Tengah, khususnya Nabire sebagai ibu kota provinsi, harus menjadi contoh stabilitas, pelayanan, dan kesejahteraan. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam tekanan ekonomi dan rasa tidak aman,” tegasnya.
Melkias berharap seluruh pihak dapat membuka ruang dialog dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun politik sesaat.
“Kami berharap suara masyarakat ini didengar. Papua Tengah membutuhkan kepemimpinan yang hadir, berpihak, dan mampu menjamin kesejahteraan serta keamanan rakyatnya,” pungkasnya.
[Nabire.Net]
