11 hours ago
10
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2025–2029 harus menghasilkan arah pembangunan yang benar-benar dapat diterapkan dan dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, ketika mewakili Gubernur Papua Tengah dalam Konsultasi Publik Pertama Penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tengah 2025–2029 di Aula Guest House, Kabupaten Nabire, Rabu (26/8/2026).
Victor mengatakan forum konsultasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan dokumen RAD tidak disusun hanya berdasarkan kepentingan administratif pemerintah. Masukan dari berbagai pihak diperlukan agar target pembangunan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi riil di Papua Tengah.
Menurutnya, RAD TPB/SDGs harus memiliki sasaran yang jelas, dapat diukur, terintegrasi dengan perencanaan daerah, serta memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Dokumen yang kita susun harus bersifat konkret, terukur, terintegrasi, partisipatif dan dapat diimplementasikan. Jangan sampai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini hanya menjadi dokumen administratif,” tegas Victor.
Victor menjelaskan, pembangunan berkelanjutan tidak semata-mata berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan juga harus terlihat melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi penting bagi Papua Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang besar. Di sisi lain, provinsi ini masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan, mulai dari ketimpangan antarwilayah, keterbatasan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, infrastruktur, akses transportasi hingga persoalan lingkungan.
Karena itu, agenda SDGs yang terdiri atas 17 tujuan pembangunan berkelanjutan perlu diterjemahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan Papua Tengah.
Target pembangunan global tersebut tidak boleh diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap sasaran memiliki keterkaitan dengan persoalan masyarakat serta prioritas pembangunan Papua Tengah.
Pemprov Papua Tengah juga mengingatkan bahwa pencapaian target SDGs tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah.
Pemerintah provinsi dan kabupaten, DPR, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda serta masyarakat secara luas diharapkan terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RAD.
“Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita satukan data, program, sumber daya dan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah,” ujar Victor.
Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan target pembangunan yang lebih realistis sekaligus memiliki dukungan sumber daya yang memadai.
Selain kolaborasi, Pemprov Papua Tengah menempatkan kualitas data sebagai salah satu fondasi penting dalam penyusunan RAD TPB/SDGs.
Data yang akurat diperlukan untuk menetapkan sasaran, menentukan kebijakan, mengukur capaian, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan penanganan.
“Dengan data yang baik kita dapat mengetahui apa yang sudah dicapai, apa yang masih menjadi kendala dan langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya,” katanya.
RAD TPB/SDGs juga diharapkan terhubung dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setiap target perlu diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memiliki indikator, sasaran, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab serta dukungan pembiayaan yang jelas.
Konsultasi publik pertama tersebut menjadi salah satu tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Papua Tengah 2025–2029. Berbagai masukan yang diperoleh selanjutnya diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dokumen.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap RAD yang dihasilkan nantinya tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi menjadi pedoman pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan keterpaduan data, program, anggaran dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, agenda pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong Papua Tengah menuju pembangunan yang lebih maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.
[Nabire.Net/Musa Boma]
