DPRK Beri Sembilan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Bireuen

BIREUEN | METRO ACEH – Guna menyampaikan hasil kerja dan laporan dari Panitia Khusus (Pansus). Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, memaparkan sembilan hasil rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025.

Rekomendasi itu disampaikan Sekretaris Dewan (Sekwan) Said Abdurrahman, S.Sos dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan III DPRK Bireuen tahun sidang 2025/2026, diruang sidang dewan, Selasa (5/5) sore.

Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Juniadi, SH didampingi Wakil Bupati Ir H Razuardi MT, Forkopimda, Wakil Ketua I Surya Dharma, Wakil Ketua II Muslim Abdullah, Sekda Ismunandar, anggota DPRK, Kepala SKPK, Camat dijelaskan.

Bahwa berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRK Bireuen terhadap LKPJ Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025 masih ditemukan adanya beberapa hal yang masih dibawah target pecapaian kinerja, diantaranya.

Masih adanya realisasi belanja daerah, belanja operasi, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja modal yang sudah ditetapkan pada beberapa SKPK. Disamping itu untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih ada objek yang tergolong rendah capaiannya dari target ditetapkan.

Layanan kesehatan yang belum optimal. Masih adanya sekolah yang sarana dan prasarana belum memadai serta kompetensi tenaga pendidik yang harus ditingkatkan. Masih banyak infrastruktur harus di bangun atau diperbaiki baik jalan maupun jembatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, DPRK Bireuen merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bupati Bireuen agar dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPK, khususnya terhadap program tidak mencapai target dari yang ditetapkan dalam perencanaan.
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD melalui sistem digitalisasi yang terintegrasi dan dapat diawasi secara rea/ fime. Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD secara berkelanjutan dan inovatif.
3. Upaya itu dapat dilakukan melalui, Intensifikasi sumber sumber PAD. Gigitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan. Merevisi regulasi terkait PAD. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna peningkatan PAD.
4. Meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan, peran dan fungsi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes harus dioptimalkan fungsinya sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan layanan kesehatan.
5. Terhadap bidang pendidikan pemerintah agar dapat menyediakan sarana maupun prasarana yang memadai guna menunjang proses kegiatan belajar mengajar, demikian juga untuk tenaga pendidik dan manajemen sekolah masih perlu ditingkatkan kompetensi dan kapasitasnya.
6. Disamping itu pemerintah juga menaruh perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Bireuen, mengingat sekolah swasta ikut berkonstribusi dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Bireuen.
7. Pemkab Bireuen diharapkan dalam pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan agar merata ke seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bireuen sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
8. Melakukan penguatan sistem integrasi data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama pada sektor pelayanan dasar guna menghindari praktik under reporting dan ketidaktepatan sasaran kebijakan.
9. Pemerintah diharapkan untuk menata ulang sistem perparkiran secara profesional, transparan serta menertibkan parkir liar dan aktivitas yang mengganggu kelancaran
10. Bidang kebersihan dan lingkungan hidup pemerintah diharapkan untuk dapat memastikan tempat pembuangan akhir sampah terletak di Gampong Blang Beruru Kecamatan Peudada terurus dengan baik. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan keberadaan TPA di desanya.
11. Kepada saudara Bupati untuk terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja BPBD Kabupaten Bireuen dalam penanganan korban pasca bencana banjir hidrometereologi khususnya terhadap pendataan korban sehingga bantuan yang disalurkan nantinya benar-benar akan tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Bupati Bireuen, Ir H Razuardi MT dalam sambutan tertulis Bupati Bireuen, H Mukhlis ST antara lain mengucapkan terima kasih
dan penghargaan kepada pimpinan dan para anggota dewan yang telah bekerja keras membahas, menelaah dan mengkaji materi LKPJ Bupati Bireuen tahun anggaran 2025.

Penyampaian LKPJ adalah puncak pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Melalui Laporan ini, akuntabilitas publik seorang kepala daerah diuji, sehingga masyarakat mengetahui sejauh manakah kepala daerah, mampu menjalankan amanah telah dipercayakan kepadanya dengan sebaik baiknya, sebutnya. (Rahmat Hidayat)