12 hours ago
11
Nabire, 15 Juni 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Senin (15/6/2026). Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus kali ini memanfaatkan teknologi geotagging yang memungkinkan pemetaan seluruh bangunan, rumah tangga, dan aktivitas usaha hingga tingkat RT.
Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Ginting, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus lengkap yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah, mulai dari pelaku usaha mikro, UMKM, sektor pertanian, peternakan, hingga perusahaan besar.
“SE2026 bukan sekadar pendataan usaha, tetapi menjadi dasar untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh,” ujarnya saat diwawancarai di ruang rapat BPS Nabire, Senin (15/06).
Melalui teknologi geotagging, setiap bangunan akan didatangi petugas dan dicatat titik koordinatnya. Data tersebut akan menghasilkan peta digital yang memuat jumlah bangunan, rumah tangga, serta lokasi usaha secara rinci.
Inovasi ini dinilai menjadi terobosan penting karena mampu membantu Pemerintah Kabupaten Nabire dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dengan data spasial tersebut, pemerintah dapat menentukan kawasan perdagangan, industri, dan permukiman secara lebih akurat, sekaligus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi.
Dio Ginting mencontohkan, apabila pemerintah berencana membangun pabrik pakan ternak, lokasi pembangunan dapat disesuaikan dengan konsentrasi peternak berdasarkan data geotagging sehingga biaya distribusi menjadi lebih efisien dan harga pakan dapat ditekan.
Selain mendata aktivitas usaha, Sensus Ekonomi 2026 juga mengumpulkan informasi sosial ekonomi masyarakat, termasuk kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut akan menjadi bahan pembanding dengan administrasi kependudukan untuk mengetahui jumlah warga yang belum memiliki KTP elektronik maupun memetakan mobilitas penduduk.
Hasil sensus ini juga akan menjadi dasar perubahan tahun dasar (rebasing) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nabire sehingga mampu menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara lebih akurat.
Sebagai informasi, Sensus Ekonomi terakhir dilaksanakan pada 2016 dengan jumlah 13.082 unit usaha yang sebagian besar masih beroperasi secara konvensional. Sepuluh tahun kemudian, perkembangan ekonomi digital diperkirakan telah mengubah struktur usaha di Nabire secara signifikan.
Melalui SE2026, BPS berharap pemerintah memiliki basis data yang lengkap dan modern untuk mendukung perencanaan pembangunan, menarik investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
