2 hours ago
2
Selular.id – Pemerintah Indonesia memilih pendekatan literasi digital melalui platform Tunasdigital.id sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, alih-alih menerapkan pembatasan teknis ketat seperti verifikasi identitas atau biometrik yang menuai polemik di Australia.
Platform yang diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ini berfokus pada edukasi orang tua untuk membimbing anak di era digital.
Hal ini sangat berbeda dengan aturan di Australia yang mewajibkan platform media sosial memblokir akun pengguna di bawah 16 tahun.
PP Tunas memang mengatur klasifikasi akses media sosial berdasarkan usia dan mewajibkan izin orang tua untuk anak di bawah 15 tahun.
Namun, detail teknis penegakan batasan usia yang ketat belum dijelaskan secara gamblang.
Sebaliknya, Kemkominfo mengarahkan upaya pada gerakan literasi melalui Tunasdigital.id yang berisi panduan bagi orang tua.
Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut Tunasdigital.id sebagai “kanal pengetahuan bagi bunda-bunda untuk kemudian mengerti bagaimana membawa anaknya di era digital.”
Platform ini memuat tips, pengalaman orang tua, dan rekomendasi pakar mengenai aplikasi atau game yang aman sesuai usia anak.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkominfo RI Fifi Aleyda Yahya menegaskan Tunasdigital.id adalah “gerakan literasi digital yang membekali orang tua agar anak-anak bisa memilah informasi, menjaga etika online, serta menjelajahi dunia maya dengan aman.”
Perbedaan Pendekatan dengan Australia
Sementara Indonesia memilih jalur edukasi, Australia mengambil langkah lebih tegas dengan mewajibkan raksasa teknologi seperti Meta dan TikTok mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mematuhi larangan pembuatan akun bagi anak di bawah 16 tahun.
Kebijakan ini berpotensi menghilangkan 2,5 juta pengguna di bawah umur dari monetisasi.
Meskipun PP Tunas mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) membangun sistem yang ramah anak, melakukan verifikasi usia, dan membatasi akses konten, fokus Kemkominfo saat ini lebih terkesan pada edukasi dan pengawasan orang tua.
Pendekatan ini berbeda dengan penekanan pada sanksi sistemik yang mengancam denda miliaran bagi platform, seperti yang ditegaskan Australia.
Implementasi PP Tunas yang Berbeda
PP Tunas sebenarnya mengamanatkan kewajiban verifikasi usia pada penyelenggara sistem elektronik.
Namun, implementasinya di Indonesia lebih menekankan pada peran aktif orang tua melalui pendidikan digital.
Hal ini terlihat dari konten Tunasdigital.id yang didominasi materi edukatif daripada mekanisme teknis pembatasan yang agresif.
Pendekatan ini muncul di tengah perdebatan global tentang cara terbaik melindungi anak di dunia digital.
Beberapa negara memilih regulasi ketat, sementara lainnya lebih mengedepankan pendidikan.
Pemerintah Indonesia sendiri telah melarang anak memiliki akun media sosial, namun implementasinya melalui pendekatan yang lebih lunak.
Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Australia mencerminkan variasi dalam kebijakan digital global.
Sementara Australia memberlakukan sanksi finansial besar bagi platform yang melanggar, Indonesia memilih membangun kesadaran dari tingkat keluarga.
Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam melindungi anak di dunia digital.
Penggunaan teknologi dalam moderasi konten memang menjadi tren global.
Seperti yang dilakukan The New York Times yang mulai menggunakan AI untuk dapur redaksi dengan batasan, teknologi dapat membantu namun perlu pendekatan yang tepat.
Di sisi lain, beberapa negara mengambil langkah lebih radikal dalam regulasi platform digital.
Rusia siap larang WhatsApp dan menggantikan dengan aplikasi MAX, menunjukkan variasi pendekatan yang berbeda-beda di setiap negara.
Ke depan, efektivitas pendekatan literasi digital ala Indonesia melalui Tunasdigital.id akan menjadi perhatian banyak pihak.
Platform ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam membentuk perilaku digital yang sehat, sambil menunggu penyempurnaan regulasi teknis verifikasi usia yang diamanatkan PP Tunas.
