1 day ago
8
Mimika, 8 Januari 2026 – Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik Sosial menggelar aksi demo damai di Kantor DPRK Mimika, Rabu (7/1/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di Distrik Kwamki Narama.
Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk besar bertuliskan “Aksi Damai Solidaritas Rakyat Mimika Peduli Konflik Sosial, Pemda Mimika Harus Bertanggung Jawab Atas Konflik Berkepanjangan di Kwamki Narama”.
Kedatangan massa diterima langsung oleh Wakil Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPRK Mimika, Anton Alom Niwilingame, Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, serta sejumlah anggota DPRK Mimika lainnya, di antaranya Ester Tsenawatme, Elinus Mom, dan Herman Gafur.
Negosiator aksi, Amianus Wamang, mengatakan bahwa tujuan utama aksi damai tersebut adalah mendorong terciptanya perdamaian menyeluruh di Kabupaten Mimika, khususnya terkait konflik perang suku di Kwamki Narama yang telah berlangsung selama kurang lebih empat bulan tanpa penyelesaian.
“Perdamaian ini mencakup semua hal. Terutama konflik perang suku di Kwamki Narama yang sudah berbulan-bulan belum ditangani secara serius. Kami menuntut Pemda Mimika segera mengambil langkah nyata,” tegas Amianus.
Ia menambahkan, persoalan konflik sosial tidak hanya terjadi di Kwamki Narama, tetapi juga di sejumlah wilayah lain seperti Jila dan Kapiraya, termasuk berbagai kasus kriminal yang masih terus terjadi.
“Pemerintah menyampaikan di media bahwa Timika aman, tetapi fakta di lapangan justru sebaliknya. Setiap hari masih terjadi kasus kriminal dan masyarakat merasa resah,” ungkapnya.
Menurut Amianus, dampak konflik sangat dirasakan oleh masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas warga hingga terhentinya layanan pendidikan dan keagamaan. Ia menyebutkan bahwa terdapat lima gereja dan sejumlah sekolah di Kwamki Narama yang terpaksa ditutup akibat konflik tersebut.
“Secara psikologis masyarakat pasti terganggu, tetapi pemerintah seolah tidak melihat ini secara serius. Kami ingin solusi nyata, bukan sekadar pernyataan,” katanya.
Dalam aspirasinya, massa juga mendorong pemerintah untuk menciptakan solusi jangka panjang, termasuk menjadikan Kwamki Narama sebagai kawasan wisata budaya dan membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat memiliki aktivitas produktif dan tidak terjebak dalam konflik.
Sementara itu, Wakil Ketua Poksus DPRK Mimika, Anton Alom Niwilingame, menyampaikan apresiasi atas aksi damai tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRK Mimika adalah tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
“Saya berasal dari Kwamki Narama dan tahu betul bagaimana konflik ini terjadi. Karena semua peduli, maka konflik harus dihentikan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus berfokus pada nilai kemanusiaan.
“Masalah ini bukan soal wilayah atau kabupaten, tapi soal manusianya. Kita akan segera menuntaskan persoalan ini dan semoga hari ini ada titik terang,” pungkasnya.
[Nabire.Net/Yosef Doo]
