18 hours ago
3
Kepritoday.com – Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kepulauan Riau menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Batam pada Rabu, 27 Agustus 2025. Aksi ini menarik perhatian publik karena menyuarakan 11 isu strategis yang mencerminkan keresahan masyarakat Batam, mulai dari penanganan banjir hingga konflik agraria di Kampung Tua Melayu Tanjung Uma.
Aksi ini diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, Ketua Komisi III, Muhammad Rudi, ST, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, anggota DPRD Ir Anang Adhan, dan Plt Sekdako Firmansyah. Setelah orasi di halaman DPRD, perwakilan mahasiswa diundang ke ruang rapat Komisi III untuk berdialog.
Koordinator Wilayah BEM SI Sumatera Bagian Utara, Muryadi Agus Priawan, menegaskan bahwa tuntutan mereka mewakili suara masyarakat luas. “Ada 11 isu utama yang kami angkat. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi bentuk kepedulian terhadap pembangunan Batam yang belum menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Muryadi.
Tuntutan Mahasiswa BEM SI Kepri:
- Penanganan banjir yang belum tuntas.
- Pengelolaan sampah yang tidak efektif.
- Parkir semrawut di berbagai wilayah.
- Penolakan pasal bermasalah dalam RKUHAP.
- Sikap represif aparat saat mengamankan demonstrasi.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak merata.
- Nasib guru honorer yang belum jelas.
- Keberadaan mafia pangan.
- Infrastruktur dan jam operasional dump truck/kontainer yang mengganggu.
- Konflik agraria, khususnya penimbunan di Kampung Tua Melayu Tanjung Uma.
- Kota Batam belum layak sebagai kota ramah anak.
Menanggapi isu sampah, Wali Kota Amsakar Achmad mengakui tantangan ini dialami banyak kota besar. “Penyelesaian sampah butuh kesadaran kolektif. Mahasiswa bisa ambil peran dalam edukasi,” katanya. Ia memaparkan langkah Pemko Batam, seperti menambah bulldozer, 14 mobil pengangkut sampah, 90 bin kontainer, dan membentuk tiga UPT pengelolaan sampah. Untuk 2026, rencananya ada tambahan 133 bin kontainer, 40 kendaraan pengangkut, dan tiga incinerator untuk mempercepat pengolahan sampah.
Terkait jam operasional dump truck dan kontainer, Amsakar bilang sedang dievaluasi untuk mengurangi gangguan lalu lintas. Untuk isu agraria, MBG, dan mafia pangan, Komisi II dan III DPRD Batam berjanji mengawalnya lewat forum resmi.
Setelah dialog lebih dari dua jam, mahasiswa mengapresiasi keterbukaan pemerintah, tapi menegaskan bakal terus mengawasi. “Ini baru langkah awal. Kalau tuntutan nggak ditindaklanjuti, kami akan turun ke jalan lagi,” tegas Muryadi sambil menyerahkan tuntutan tertulis ke Amsakar.
Aksi ini menunjukkan semangat mahasiswa untuk mendorong pembangunan yang lebih responsif di Batam, sekaligus jadi pengingat bagi pemerintah untuk serius menangani keresahan masyarakat.
