2 weeks ago
7
Kepritoday.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Jumat (22/8/2025). Dalam pidatonya, Ansar menjelaskan sejumlah pertimbangan yang mendasari perubahan APBD 2025 serta arah kebijakan yang difokuskan pada efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.
Perubahan APBD 2025, kata Ansar, didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, penyesuaian transfer ke daerah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, kebutuhan alokasi belanja untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kewajiban pembayaran tunda bayar dari anggaran sebelumnya, serta penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil. Pertimbangan ini menurutnya menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Dalam rinciannya, pendapatan daerah 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7,31 miliar, dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,911 triliun, akibat berkurangnya alokasi pendapatan transfer pusat. Meski demikian, PAD ditargetkan meningkat Rp144,75 miliar terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu, belanja daerah justru naik sebesar Rp14,73 miliar dari Rp3,918 triliun menjadi Rp3,933 triliun. Kenaikan tersebut diarahkan untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo, penataan tenaga Non-ASN melalui pengangkatan PPPK, serta prioritas pembangunan daerah lainnya. Adapun pembiayaan neto meningkat menjadi Rp22,28 miliar, yang sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Ansar menegaskan, perubahan APBD ini selaras dengan tema pembangunan Kepri 2025, yakni Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Anggaran diarahkan untuk memperkuat PAD, mendukung program-program nasional seperti pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengangkatan PPPK dipandang sebagai investasi penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Infrastruktur juga menjadi prioritas dengan fokus pada pengembangan pelabuhan, jalan, dan konektivitas antar-pulau guna mendukung sektor pariwisata dan perdagangan.
Kepri sendiri memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan pariwisata internasional, terutama melalui Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Namun, tantangan berupa ketimpangan pembangunan antar-pulau, keterbatasan anggaran akibat penurunan transfer pusat, serta kebutuhan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ansar berharap, dengan perubahan APBD ini, Pemprov Kepri dapat menjawab tantangan tersebut melalui alokasi anggaran yang lebih efisien dan terarah.
Ia menambahkan, keberhasilan implementasi perubahan APBD 2025 akan sangat bergantung pada pembahasan dan persetujuan DPRD, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif. Faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi global maupun kebijakan nasional, juga dapat memengaruhi realisasi anggaran. “Kami berharap Ranperda ini dapat segera disetujui DPRD agar pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Kepri dapat terwujud,” ujar Ansar menutup pidatonya.
