Pencaker Kode “R” Papua Tengah Tuntut Kepastian CPNS di DOB: “Kami Ingin Bekerja di Negeri Sendiri”

Nabire, 21 Maret 2025 – Perwakilan pencari kerja (Pencaker) kode “R” Papua Tengah yang pernah mengikuti tes CPNS menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait peluang kerja di daerah otonomi baru (DOB).

Pelipus Yeimo, sebagai perwakilan kelompok tersebut, menegaskan bahwa mereka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan beberapa poin utama dalam kebijakan penerimaan CPNS ke depan.

Tuntutan Pencaker Kode “R” Papua Tengah:

1. Minimnya Pegawai di DOB
   Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur perkantoran dan jumlah pegawai. Oleh karena itu, para Pencaker meminta agar mereka diterima sebagai pegawai pemerintahan di Provinsi Papua Tengah untuk membantu pembangunan daerah.

2. Kebijakan Otsus untuk Orang Asli Papua (OAP)
   Sebagai wilayah dengan status Otonomi Khusus (Otsus), kebijakan dari pemerintah pusat harus dikembalikan ke daerah agar masyarakat asli Papua dapat bekerja dan berkontribusi di tanah mereka sendiri.

3. Kuota CPNS 100% untuk OAP
   Para pencaker menuntut agar penerimaan CPNS ke depan dikhususkan 100% untuk Orang Asli Papua (OAP). Aspirasi ini telah mereka sampaikan kepada DPR, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta pemerintah pusat dengan harapan dapat direalisasikan dalam seleksi berikutnya.

4. Kesetaraan dan Perjuangan Bersama
   Para pencaker menegaskan bahwa tuntutan ini tidak bermaksud membeda-bedakan suku atau kabupaten di Papua Tengah. Namun, mereka ingin memastikan bahwa semua pencaker Papua memiliki kesempatan yang adil untuk menjadi pegawai negeri.

Harapan kepada Pemerintah dan Lembaga Terkait

Para pencaker berharap tuntutan mereka dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Provinsi, serta MRP. Mereka meminta agar poin-poin tersebut diakui dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan terkait rekrutmen CPNS di Papua Tengah.

“Kami hanya ingin bekerja di tanah kami sendiri. Harapan kami, pemerintah mendengar dan mengakui tuntutan ini sebagai bagian dari hak kami sebagai anak negeri,” ujar Pelipus Yeimo.

Pencaker berharap ada dialog terbuka agar aspirasi mereka dapat dipertimbangkan demi masa depan tenaga kerja lokal di Papua Tengah.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]

Post Views: 1,339