3 weeks ago
18
Kepritoday.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi daerah melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa (19/08/2025), dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir.
Rapat dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Tanjungpinang, Hamerudin, mewakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ke-2 Agustus 2025. Ia menyebutkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2025, Indonesia mengalami deflasi bulanan pada Januari, Februari, dan Mei, serta inflasi bulanan pada Maret, April, Juni, dan Juli. Komoditas pangan yang memberikan andil inflasi tertinggi selama periode ini adalah beras (0,15%), bawang merah (0,10%), tomat (0,08%), dan cabai rawit (0,08%).
Ateng juga memaparkan data perkembangan harga pangan hingga minggu ke-2 Agustus 2025. Untuk wilayah zona 2, termasuk Kepulauan Riau, harga beras naik 1,23% dibandingkan Juli 2025, minyak goreng rata-rata berada di Rp15.700 per liter, cabai rawit turun 1,67%, cabai merah naik tipis 0,03%, bawang merah melonjak signifikan sebesar 14,57%, bawang putih turun 1,19%, telur ayam ras naik 0,47%, dan daging ayam ras turun 0,33%.
Menanggapi data tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kewaspadaan daerah terhadap fluktuasi harga pangan. “Data BPS ini adalah acuan krusial. Beras dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga pemerintah daerah harus cermat memantau pergerakan harga komoditas strategis. Keterlambatan antisipasi dapat memperburuk tekanan inflasi terhadap daya beli masyarakat,” ujar Tomsi. Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan TPID, pembaruan data lapangan, dan respons cepat terhadap gejolak harga adalah kunci keberhasilan pengendalian inflasi.
Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Tanjungpinang, Hamerudin, menyatakan bahwa Pemko Tanjungpinang siap menindaklanjuti arahan Kemendagri dengan langkah-langkah konkret. “Kami akan memperkuat koordinasi lintas OPD bersama TPID, dengan fokus pada komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan cabai. Pemantauan harga di pasar tradisional akan kami intensifkan untuk segera mengendalikan fluktuasi harga,” ungkapnya.
Pemko Tanjungpinang juga merencanakan sejumlah langkah progresif untuk menjaga stabilitas harga pangan, antara lain:
-
Mengintensifkan Pasar Murah: Berkolaborasi dengan distributor dan Perum Bulog untuk menyediakan beras dan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.
-
Memperkuat Pasokan: Berkoordinasi dengan daerah penyuplai komoditas untuk memastikan ketersediaan barang di pasar.
-
Optimalisasi Subsidi Transportasi: Mendukung kelancaran distribusi pangan melalui subsidi biaya transportasi.
-
Sosialisasi Belanja Bijak: Mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian panik (panic buying) yang dapat memicu kenaikan harga.
“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap harga kebutuhan pokok di Kota Tanjungpinang tetap terkendali, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan aman dan nyaman,” tutup Hamerudin.
Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, TPID, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan inflasi pangan.
