Pemkab Bireuen Gelar Rakor High Level TPID

BIREUEN|METRO ACEH-Untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam menjaga lagu inflasi, sebagai salah satu pra syarat pertumbuhan ekonomi inklusif secara berkesinambungan, pemerintah Kabupaten Bireuen menggelar rapat koordinasi High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di aula MPTGR Inspektorat, Rabu (30/10).

Pj Bupati Bireuen, Jalaluddin SH MM ketika membuka kegiatan tersebut menuturkan menuturkan, Rakor High Level Meeting TPID dilaksanakan guna menyusun kebijakan pengendalian inflasi tingkat kabupaten/kota, dengan memperhatikan kebijakan tingkat provinsi dan nasional, sehingga dapat dilakuakn upaya memperkuat sistem logistik di setiap kabupaten/kota.

Menurutnya, hal tersebut sesuai Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional pasal 5 ayat 1, bahwa TPID Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

Melalui rakor High Level Meeting ini Jalaluddin berharal, mampu memastikan IPH terkendali di Kabupaten Bireuen serta menetapkan kebijakan dan rekomendasi pengendalian inflasi yang tepat sesuai dengan isu-isu strategis di Kabupaten Bireuen, menyajikan data yang berkualitas, akurat, valid, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pj. Bupati Bireuen juga berharap melalui High Level Meeting ini dapat membangun Kerjasama yang lebih efektif, optimal saling support dan berperan aktif sehingga laju inflasi dapat terkendali,”Hal ini sebagaiman yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu melakukan upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4k (keterjangkauan harga, ketersediaan barang, kelancaran distribusi dan komunikasi aktif),” jelasnya.

Pada Rapat Koordinasi High Level Meeting turut dihadiri oleh Unsur FORKOPIMDA (Kajari, Polres, Dandim), Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Sekretaris Daerah dan Tim TPID Kabupaten Bireuen, Bulog serta BPS.

Sementara Deputi Kepala Perwakilan
Bank Indonesia (BI)Lhokseumawe, Yan Ramerta Putra mengaku, perlu mendorong pemerintah daerah memacu upaya-uoaya untuk menumbuhkan ekonomi dengan intens mengembangkan potensi perekonomiannya.

Dalam meningkatkan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan UMKM dan KPJU unggulan, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa hal mulai penciptaan iklim investasi yang kuat, penguatan sarana prasarana, pendampingan, dan digitalisasi serta adopsi teknologi.

Disebutkannya, lima sektor utama perekonomian di Kabupaten Bireuen terdiri dari Pertanian Tanaman, Peternakan, Padi, Jagung, Pisang. Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan Bambu, Madu Hutan Perikanan
Udang Vaname, Ikan Bandeng, Udang Windu. Pertambangan dan Pengalian Garam serta Industri Pengolahan Keripik, Makanan Khas Aceh.

“Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen, yakni dengan penguatan investasi dan modal kerja untuk hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan maupun perikanan
melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta,” sebutnya.

Selain juga penguatan klaster agroindustri yang didukung dengan pengembangan jaringan infrastruktur secara terintegrasi
dan modern. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana produksi,penanganan pasca panen, pengolahan maupun sistem
logistik, fasilitasi pendampingan usaha terutama pada aspek mindset, motivasi dan manajemen usaha; lalu mendorong digitalisasi bagi UMKM, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani melalui pemberian stimulus usaha dan pendampingan teknis, serta percepatan diseminasi teknologi dan peningkatan
kapasitas UMKM dalam adopsi teknologi.(Bahrul)