3 weeks ago
14
Kepritoday.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad resmi mengukuhkan Mudzakir sebagai Kepala BPKP Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (15/8/2025). Momen ini sekaligus menjadi ajang pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Provinsi Kepulauan Riau.
Mudzakir menggantikan Hisyam Wahyudi yang telah memimpin BPKP Kepri sejak 2024 dan kini mendapat amanah baru sebagai Inspektur BPKP RI di Jakarta. Prosesi ini dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Sekda Kepri Adi Prihantara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri Rosliani, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, serta unsur Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal.
Deputi Bidang Investigasi BPKP, Sutrisno, mewakili Kepala BPKP RI, menyampaikan ucapan selamat kepada Mudzakir dan apresiasi atas kinerja Hisyam Wahyudi. Ia menegaskan bahwa BPKP siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi terwujudnya pemerintahan berintegritas dan akuntabel.
“Kehadiran kita semua di sini menunjukkan komitmen yang kuat untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
BPKP, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan pengawasan, pendampingan, dan rekomendasi strategis untuk membantu mewujudkan visi Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata. Setiap semester, BPKP juga akan menyampaikan Laporan Eksekutif Daerah sebagai bahan rujukan pengambilan kebijakan.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa pengawasan merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengapresiasi peran BPKP sebagai pembina pengawasan internal yang selalu memberikan masukan konstruktif bagi program strategis daerah.
“Kami sangat menghargai komunikasi dan konsultasi yang selama ini terjalin. Dukungan BPKP sangat penting, baik untuk kebijakan nasional maupun program prioritas Presiden RI,” kata Ansar.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ansar berharap BPKP menjadi mitra strategis yang memastikan program tersebut berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
“Kami yakin, dengan sinergi yang kuat antara BPKP dan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dapat semakin akuntabel dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
