Kepritoday.com – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi Provinsi Kepulauan Riau. Dengan mengusung semangat “Merdeka Sinyal”, daerah yang dikenal sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berkomitmen menghadirkan konektivitas digital sebagai jembatan pemersatu ribuan pulaunya.
Kepulauan Riau memiliki wilayah seluas 425.214,72 kilometer persegi, terdiri dari 97 persen lautan dan hanya 3 persen daratan. Dari 2.408 pulau, sebanyak 394 berpenghuni dan 22 di antaranya merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Kondisi geografis tersebut selama ini menjadi tantangan, tetapi kini dijawab dengan inovasi teknologi digital.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, transformasi digital dijadikan fondasi pembangunan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, pemerintah berupaya memutus keterisolasian wilayah terpencil. “Telekomunikasi dan internet kini menjadi jembatan pelayanan informasi. Semua aktivitas masyarakat maupun aparatur dapat dilakukan lebih cepat, singkat, real-time, terukur, dan terstruktur,” ujar Ansar Ahmad pada awal Agustus lalu.
Visi ini dirancang untuk memperkuat pelayanan publik, mendukung pendidikan, memperluas akses kesehatan, serta memajukan sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan UMKM. Hasilnya sudah mulai terlihat nyata. Petani dan nelayan kini dapat mengakses informasi harga pasar sekaligus memasarkan hasil bumi maupun tangkapan laut melalui jaringan daring. Pelaku UMKM menjangkau pasar baru lewat e-commerce tanpa batas jarak.
Sementara itu, guru dan siswa di daerah pelosok dapat memanfaatkan internet untuk mengakses pengetahuan setara dengan di kota besar. Proses administrasi guru, termasuk kenaikan pangkat, bisa dilakukan secara elektronik. Layanan kesehatan juga terbantu dengan hadirnya konsultasi jarak jauh. Aparatur desa tidak lagi kesulitan dengan birokrasi karena sistem elektronik mempercepat pelayanan administrasi. Hingga kini, ada 85 aplikasi aktif dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memperkuat transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
Pandemi Covid-19 menjadi titik balik percepatan digitalisasi di Kepri. Saat pembatasan sosial membatasi ruang gerak masyarakat, kebutuhan akses internet meningkat pesat. Menyadari kondisi itu, Ansar Ahmad segera menjalin koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Pemprov Kepri memberi kemudahan perizinan dan penyediaan lahan, sehingga pembangunan infrastruktur digital dapat dipercepat.
Dalam dua tahun terakhir, telah berdiri 77 menara Base Transceiver Station. Sebanyak 35 dibangun oleh BAKTI dan 42 lainnya oleh operator komersial. Pembangunan ini difokuskan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti Natuna, Anambas, dan Lingga. Hingga Juli 2025, sebanyak 295 kawasan di 275 desa sudah merdeka sinyal. Dua kota besar, Batam dan Tanjungpinang, kini 100 persen terjangkau jaringan. Meski demikian, masih terdapat 124 kawasan lemah sinyal dan 22 titik blankspot yang harus ditangani.
Kepala Dinas Kominfo Kepri, Hendri Kurniadi, menuturkan bahwa pihaknya terus memetakan titik-titik blankspot dan daerah lemah sinyal untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Pada 25 Juli lalu, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura bersama Hendri beraudiensi dengan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dan Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Mira Tayyiba di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pemprov Kepri menyampaikan data rinci infrastruktur digital, termasuk 22 titik blankspot dan 124 kawasan lemah sinyal. Audiensi tersebut menghasilkan komitmen dari pemerintah pusat untuk menambah pembangunan BTS dan meningkatkan bandwidth di daerah rawan sinyal.
Capaian Kepri dalam digitalisasi juga mendapat pengakuan nasional. Pada 2021, Kepri tercatat sebagai salah satu dari tujuh provinsi dengan Indeks Daya Saing Digital tertinggi versi East Ventures Digital Competitiveness Index. Kepri bahkan menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang masuk daftar tersebut. Dari 34 titik blankspot pada 2022, jumlahnya berhasil ditekan menjadi 22 titik pada 2024.
Lebih jauh, Pemprov Kepri menyiapkan visi besar menjadikan wilayah ini sebagai Beranda Digital NKRI. Salah satu langkah strategisnya adalah mengembangkan kawasan pusat data nasional dan artificial intelligence di Pulau Bintan. Lahan eks tambang seluas 3.000 hektar dipilih karena memiliki sumber energi terbarukan dari air, angin, dan surya, serta akses langsung ke jaringan kabel laut internasional. Proyek ini dirancang untuk menyuplai listrik hingga 1 gigawatt, membangun infrastruktur pusat data berskala internasional, dan mendukung layanan cloud bagi pihak ketiga.
Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menyebut proyek ini sebagai lompatan strategis. “Ini bukan sekadar infrastruktur digital, tetapi upaya menempatkan Kepri sebagai Beranda Digital NKRI,” ujarnya. Kemenkominfo juga memberi dukungan penuh. Dirjen Mira Tayyiba memastikan proyek tersebut akan digarap dengan investasi swasta, sementara pemerintah daerah diharapkan menyumbang minimal 15 persen dari total kebutuhan. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan, mengingat kebutuhan daya untuk pusat data dan kecerdasan buatan sangat besar.
Semangat “Merdeka Sinyal” kini bukan lagi slogan, melainkan gerakan nyata yang membawa perubahan di pelosok-pelosok Kepri. Anak-anak sekolah bisa belajar daring, nelayan dan petani memasarkan hasilnya secara online, sementara tenaga kesehatan mendapat dukungan teknologi untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa.
Dengan pembangunan BTS yang terus berjalan, penguatan SPBE, serta visi besar pusat data dan kecerdasan buatan, Kepulauan Riau berhasil melampaui keterbatasan geografis. Di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, Kepri menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari keterisolasian informasi. Daerah ini menegaskan diri sebagai pelopor transformasi digital dan beranda digital NKRI.
Source: kepriprov