17 hours ago
6
Selular.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Nezar Patria meminta platform digital global untuk menghadirkan fitur pengecekan yang dapat mengenali konten buatan kecerdasan artifisial (AI). Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat menangkal hoaks dan deepfake yang semakin marak.
Permintaan ini disampaikan Nezar dalam Talkshow Bentara Nusantara bertajuk Urun Daya Tangkal Hoax dan Deepfake AI di kantor RRI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Nezar menegaskan bahwa platform media sosial global seharusnya mampu melakukan filter atau setidaknya menyediakan fitur untuk mengecek apakah suatu konten merupakan buatan AI. “Fitur ini sebaiknya bisa digunakan publik secara gratis,” ujarnya.
Menurutnya, platform seperti Meta atau Google memiliki teknologi komputasi dan algoritma yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Jika masyarakat meragukan suatu konten, mereka dapat memanfaatkan kekuatan komputasi dan AI yang dimiliki platform tersebut.
Fenomena deepfake sendiri semakin mengkhawatirkan. Data dari Sensity AI mencatat peningkatan konten deepfake sebesar 550 persen dalam lima tahun terakhir. Nezar meyakini bahwa angka sebenarnya jauh lebih besar mengingat kemampuan aplikasi untuk membuat video atau foto deepfake kini sangat masif. Pemerintah berupaya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi agar pemanfaatan AI tidak disalahgunakan sebagai alat pembuat konten hoaks.
Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum seperti UU ITE, UU PDP, PP TUNAS, dan berbagai peraturan teknis. Saat ini, pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi khusus untuk pemanfaatan AI yang etis, bermakna, dan bertanggung jawab. Selain melalui regulasi, Kemkomdigi menggandeng ekosistem luas, termasuk Mafindo dan media, dalam program cek fakta. “Ruang digital ini milik kita bersama, maka kita perlu kerja sama yang erat untuk menjaga publik dari hoaks dan konten negatif,” tegas Nezar.
Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan bahwa fenomena deepfake pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2023 dan kini berkembang sangat pesat. Konten deepfake sering disalahgunakan untuk melakukan penipuan digital dan menggiring opini publik, terutama dalam isu-isu politik.
“Untuk isu politik juga ada, tapi deepfake paling banyak digunakan untuk penipuan digital. Kalau ada konten hoaks bentuknya video yang muncul di tahun 2025 dengan tema penipuan digital, itu mayoritas adalah deepfake,” jelas Septiaji.
Mafindo berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kemkomdigi, media, dan komunitas pegiat literasi lainnya dalam melakukan pengecekan fakta terhadap konten hoaks, termasuk deepfake, yang beredar di internet. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya konten palsu yang dibuat menggunakan teknologi AI.
Peningkatan kasus penipuan digital yang memanfaatkan deepfake telah menjadi perhatian serius berbagai pihak. Sebelumnya, Bank Indonesia dan VIDA telah menyerukan perlawanan terhadap penipuan AI, deepfake, dan account takeover. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi canggih.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Nezar PatriaSelain itu, upaya deteksi deepfake juga terus dikembangkan. HIYA telah meluncurkan ekstensi peramban Chrome untuk mendeteksi audio AI deepfake. Inovasi semacam ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengidentifikasi konten palsu dengan lebih mudah.
Namun, tantangan tetap ada. Hoaks meningkat saat aksi demo, dan deepfake semakin sulit diidentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap konten palsu memerlukan pendekatan multi-sektor dan berkelanjutan.
Kemkomdigi berharap bahwa dengan adanya fitur deteksi konten AI dari platform global, masyarakat dapat lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang mereka terima. Langkah proaktif dari pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat menekan penyebaran hoaks dan deepfake di ruang digital Indonesia.
