8 hours ago
8
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadikan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 sebagai momentum untuk memperkenalkan arah baru pembangunan pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menegaskan komitmennya membangun sistem pendidikan yang berpusat pada kepentingan anak, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Nawipa, SE, dalam laporan resminya pada peringatan Hari Anak Nasional yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire, Kamis (23/7/2026).
Menurut Nurhaida, Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi agenda tahunan yang bersifat seremonial. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai tonggak perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan anak.
Deklarasi Papua Tengah Menuju Provinsi Layak Anak
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi menyatakan dukungan terhadap deklarasi Papua Tengah sebagai Provinsi Layak Anak. Kebijakan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi seluruh peserta didik.
Sekolah di Papua Tengah diarahkan menjadi ruang pendidikan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, maupun praktik perundungan (bullying). Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa rasa takut dan tanpa kehilangan hak belajarnya.
“Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi batu pijakan sejarah baru bagi masa depan anak-anak Papua Tengah. Kami mendukung penuh deklarasi menuju Provinsi Papua Tengah Layak Anak,” ujar Nurhaida Nawipa.
Ubah Paradigma, Pendidikan Berkualitas Dibangun dari Papua Tengah
Salah satu perubahan terbesar yang diperkenalkan pemerintah provinsi adalah mengubah strategi peningkatan kualitas pendidikan. Jika sebelumnya banyak siswa dipersiapkan melalui lembaga pendidikan di Pulau Jawa maupun Bali, kini proses peningkatan kompetensi dilakukan langsung di Papua Tengah.
Perubahan kebijakan yang mulai diterapkan sejak 2025 itu bertujuan membangun kapasitas daerah sekaligus memberdayakan tenaga pendidik lokal.
Pemerintah menggandeng lembaga kursus bahasa Inggris yang dikelola putra-putri asli Papua lulusan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Melalui kerja sama tersebut, pembelajaran bahasa Inggris tidak lagi diberikan menjelang keberangkatan siswa ke luar daerah, melainkan dimulai sejak usia sekolah dasar.
Program ini menyasar siswa kelas 4 hingga kelas 6 SD, serta siswa kelas 1 sampai kelas 3 SMP, SMA, dan SMK.
Target Terlampaui, 4.370 Siswa Ikuti Kursus Bahasa Inggris
Antusiasme peserta didik terhadap program bahasa Inggris ternyata melampaui perkiraan pemerintah.
Semula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan sebanyak 4.250 siswa mengikuti program tersebut. Namun berdasarkan evaluasi pelaksanaan, jumlah peserta mencapai 4.370 siswa.
Sebanyak 99,8 persen peserta merupakan anak asli Papua Tengah.
Pemerintah berharap penguasaan bahasa Inggris sejak dini mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa sekaligus membuka peluang lebih besar untuk memperoleh berbagai beasiswa, baik di dalam maupun luar negeri.
Revitalisasi SMA Meepago untuk Persiapan Beasiswa Global
Selain memperkuat kemampuan bahasa asing, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga melakukan revitalisasi sistem penerimaan peserta didik baru di SMA Meepago.
Sekolah tersebut diproyeksikan menjadi pusat pembinaan siswa berprestasi yang dipersiapkan mengikuti seleksi beasiswa LPDP, program pendidikan luar negeri melalui kedutaan besar negara sahabat, hingga berbagai lembaga internasional.
Untuk tahun ajaran baru, SMA Meepago membuka kuota sebanyak 60 siswa unggulan hasil seleksi dari tingkat kabupaten.
Calon peserta didik diwajibkan memiliki prestasi akademik yang baik sekaligus kemampuan berbahasa Inggris secara pasif sebagai salah satu syarat utama.
Krisis Guru Jadi Tantangan Pendidikan Papua Tengah
Di balik berbagai program pengembangan siswa, pemerintah juga mengakui masih menghadapi persoalan mendasar dalam sektor pendidikan, yakni keterbatasan jumlah guru dan rendahnya tingkat kehadiran tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Menurut Nurhaida Nawipa, kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya kompetensi guru dan rendahnya panggilan profesi mengajar. Dampaknya langsung dirasakan peserta didik melalui menurunnya kualitas pembelajaran serta kemampuan literasi.
Masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah karena kualitas guru dinilai sebagai fondasi utama dalam membangun pendidikan yang berkelanjutan.
KPG Berbasis Asrama Disiapkan Cetak Guru Papua Tengah
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil alih pengelolaan Kolese Pendidikan Guru (KPG) berbasis asrama.
Program tersebut akan menjadi pusat pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, serta penanaman semangat pengabdian bagi calon guru.
Pelaksanaannya akan bersinergi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) di bawah Kemendikdasmen untuk memenuhi kebutuhan guru PAUD, TK, dan SD di delapan kabupaten.
Pada tahun 2026, pemerintah menyediakan kuota 120 calon siswa KPG dengan sistem keterwakilan satu peserta dari setiap distrik di Papua Tengah.
Seleksi dilakukan berdasarkan dua persyaratan utama, yakni berasal dari putra-putri asli distrik dengan prestasi akademik terbaik serta lulus tes psikologi yang mengukur panggilan menjadi guru dan komitmen pengabdian.
Fondasi Baru Pendidikan Papua Tengah
Menutup laporannya, Nurhaida Nawipa menegaskan bahwa transformasi pendidikan membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, membangun pusat pengembangan kualitas pendidikan di Papua Tengah merupakan langkah strategis agar generasi muda tidak lagi bergantung pada fasilitas pendidikan di luar daerah. Dengan memperkuat kapasitas lokal, pemerintah berharap anak-anak Papua Tengah mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, sekaligus menjadi tuan di tanahnya sendiri.
[Nabire.Net]
