8 hours ago
7
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Lembaga Masyarakat Adat (LMA) mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. LMA diharapkan bukan hanya hadir ketika terjadi persoalan sosial, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus ruang bersama bagi masyarakat adat.
Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, ketika mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam pelantikan Koordinator Wilayah LMA Provinsi Papua Tengah periode 2026-2030 di Aula RRI Nabire, Senin (14/9/2026).
Pelantikan tersebut mengusung tema “Lembaga Masyarakat Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat, Mewujudkan Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai, dan Maju.” Sejumlah unsur pemerintah, keamanan, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat adat hadir dalam kegiatan tersebut.
Yona Kogoya Pimpin LMA Papua Tengah
Dalam struktur kepengurusan yang dilantik, Yona Kogoya dipercaya sebagai Ketua Koordinator Wilayah LMA Provinsi Papua Tengah periode 2026-2030.
Posisi Sekretaris Umum dipercayakan kepada Bela Robaha, sedangkan Rahayu S. Mistina, SE., MM ditetapkan sebagai Bendahara Umum. Selain itu, Piran Kogeya diperkenalkan sebagai Ketua Satgas LMA bersama para ketua LMA dari delapan kabupaten di Papua Tengah.
Marthen Ukago mengatakan kepengurusan baru tersebut membawa tanggung jawab besar. Menurutnya, jabatan dalam organisasi masyarakat adat harus dipandang sebagai kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia berharap LMA dapat menjadi tempat masyarakat adat menyampaikan aspirasi, sekaligus membantu mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan melalui pendekatan adat dan dialog.
“Karena itu saya berharap lembaga masyarakat adat benar-benar menjadi rumah bersama bagi masyarakat adat,” ujar Marthen.
Tak Hanya Tangani Konflik
Pemerintah Provinsi Papua Tengah melihat peran LMA tidak sebatas menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Lembaga adat juga dinilai memiliki ruang yang luas untuk ikut memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
Marthen meminta LMA turut berkontribusi dalam menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, mempertahankan kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi.
LMA juga diharapkan dapat membantu mengawal berbagai program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Marthen, tokoh adat memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Pengaruh tersebut diharapkan digunakan untuk menciptakan suasana damai dan melindungi generasi muda dari berbagai ancaman sosial, termasuk konflik, minuman keras, dan narkoba.
Ia juga meminta setiap perbedaan yang muncul di lingkungan masyarakat maupun organisasi diselesaikan melalui musyawarah.
“Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah. Jangan menggunakan kekerasan,” pesannya.
Pemerintah Butuh Mitra Adat yang Kuat
Marthen menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan organisasi masyarakat adat yang mampu berdiri secara kuat dan independen. LMA diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap pemerintahan, tetapi mampu menyampaikan masukan yang konstruktif dalam proses pembangunan.
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat, menurutnya, perlu dibangun berdasarkan keterbukaan, saling menghormati, dan kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah membutuhkan mitra adat yang kuat, independen, dan mampu memberikan masukan yang baik bagi pembangunan,” ujar Marthen.
Harapan tersebut menjadi semakin penting karena berbagai agenda pembangunan di Papua Tengah bersinggungan dengan kehidupan masyarakat adat, termasuk persoalan tanah ulayat dan pemberdayaan masyarakat.
Lenis Kogoya Soroti Hak Ulayat
Pimpinan LMA Tanah Papua, Dr. Lenis Kogoya, M.Th., turut menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat adat sejak tahap awal ketika pemerintah maupun pihak lain merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan tanah ulayat.
Lenis menilai komunikasi dengan pemilik hak ulayat dan lembaga adat perlu dilakukan sebelum sebuah rencana pembangunan dijalankan. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu mencegah kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi penolakan atau konflik.
Ia menilai persoalan yang muncul di lapangan tidak selalu berarti masyarakat menolak pembangunan. Salah satu sumber masalah dapat berasal dari proses awal yang belum melibatkan pemilik tanah adat secara memadai.
“Untuk melepaskan atau menyerahkan tanah itu harus datang lebih awal, pertama kepada pemilik hak ulayat dan lembaga adat,” ujar Lenis.
Dorong Pemetaan Wilayah Adat
Selain keterlibatan sejak awal, Lenis juga mendorong adanya pendataan dan pemetaan wilayah adat di Papua Tengah.
Menurutnya, kejelasan mengenai batas wilayah adat akan membantu pemerintah, masyarakat maupun investor memahami wilayah yang memiliki keterkaitan dengan hak ulayat.
Dengan pemetaan tersebut, pihak yang hendak melakukan investasi di wilayah adat diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan lembaga adat dan pemilik wilayah.
Langkah ini juga dinilai penting dalam membicarakan manfaat pembangunan maupun investasi bagi masyarakat adat. Pembahasan mengenai bentuk manfaat, termasuk skema pemberdayaan seperti plasma, diharapkan dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak yang memiliki hak.
Lenis kemudian meminta Gubernur Papua Tengah mendorong para bupati dan wali kota memperkuat koordinasi dengan LMA di wilayah masing-masing.
LMA Dorong Peradilan Adat dan Pemberdayaan
Lenis juga menginginkan lembaga adat diperkuat hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, LMA membutuhkan dukungan sumber daya serta anggaran agar mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara optimal.
Beberapa bidang yang disoroti antara lain pemberdayaan perempuan dan mama-mama Papua yang menjalankan usaha, termasuk perdagangan pinang dan kerajinan noken.
Selain ekonomi, penguatan peradilan adat juga menjadi perhatian. Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalur penyelesaian persoalan sosial di tingkat masyarakat sebelum seluruh persoalan dibawa ke proses hukum formal.
LMA Nyatakan Dukungan terhadap Pembangunan
Sementara itu, Ketua Korwil LMA Papua Tengah, Yona Kogoya, menyatakan komitmen organisasinya untuk membangun kerja sama dengan pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
LMA Papua Tengah juga menyatakan dukungan terhadap upaya menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian dengan mengedepankan nilai adat, persaudaraan serta musyawarah.
Dalam deklarasinya, LMA menyatakan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan percepatan pembangunan. LMA juga mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Tengah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut sekaligus menempatkan LMA sebagai salah satu unsur masyarakat yang diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat.
Yona mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Tengah menjaga persatuan, menghormati keberagaman dan bersama-sama menciptakan kondisi yang aman serta kondusif.
“Bersama membangun, bersama menjaga NKRI, harga mati,” tegas Yona.
Dengan terbentuknya kepengurusan LMA Papua Tengah periode 2026-2030, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut diterjemahkan dalam kerja nyata di tengah masyarakat. Pemerintah berharap LMA dapat menjalankan amanah secara konsisten, sementara masyarakat adat menunggu ruang partisipasi yang lebih kuat dalam pembangunan, pengelolaan wilayah adat, pemberdayaan ekonomi, serta penyelesaian persoalan sosial secara damai.
[Nabire.Net/Musa Boma]
