13 hours ago
5
Nabire, 9 Juli 2026 – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Nabire menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap rentetan korban sipil yang terus terjadi di wilayah Papua Tengah. Organisasi mahasiswa tersebut menilai berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir belum memperoleh penyelesaian hukum yang jelas maupun pertanggungjawaban yang memadai, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua GMKI Cabang Nabire, Firgo Jitmau, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Sekretariat GMKI Cabang Nabire, Jalan Ujung Padang, Nabire, Rabu (8/7/2026).
Dalam keterangannya, Firgo menyoroti insiden yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan seorang ibu hamil bersama bayi yang masih berada dalam kandungan meninggal dunia. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan tidak seharusnya terjadi.
Ia mengatakan, masyarakat sipil semestinya memperoleh perlindungan dalam situasi apa pun, termasuk di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Papua Tengah.
Menurut GMKI, insiden tersebut menambah panjang daftar warga sipil yang menjadi korban di tengah konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata yang terjadi di kawasan pegunungan Papua Tengah.
Firgo menilai penyelesaian berbagai kasus yang menelan korban sipil selama ini belum menunjukkan perkembangan yang memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban maupun masyarakat luas.
“Kami memandang bahwa setiap hilangnya nyawa warga sipil harus menjadi perhatian serius negara. Peristiwa seperti ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Harus ada langkah konkret untuk mengungkap fakta dan memastikan adanya pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi GMKI Cabang Nabire, Yuliana Mamoribo, mengatakan kekerasan terhadap warga sipil disebut terus terjadi sejak meningkatnya operasi keamanan dan konflik bersenjata antara aparat TNI/Polri dan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Intan Jaya.
Menurut Yuliana, korban yang berjatuhan tidak hanya berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak, tetapi juga pemuda hingga seorang pendeta.
Ia menyampaikan dugaan bahwa sebagian korban merupakan dampak dari operasi aparat gabungan TNI/Polri. Namun demikian, dugaan tersebut, menurutnya, harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Peristiwa seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian publik. Warga sipil terus menjadi korban, tetapi sampai hari ini tidak ada pihak yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka nyawa orang Papua yang tidak bersalah akan terus melayang di atas tanahnya sendiri,” ujar Yuliana.
GMKI juga menyinggung sejumlah peristiwa penembakan dan pembunuhan warga sipil yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak. Menurut organisasi tersebut, berbagai kasus tersebut hingga kini dinilai belum memberikan kepastian hukum maupun rasa keadilan bagi keluarga korban.
Atas kondisi tersebut, GMKI menilai lambannya proses pengungkapan berbagai kasus telah memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas perlindungan negara terhadap masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik.
Organisasi mahasiswa itu berharap setiap dugaan pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya korban sipil dapat diproses secara terbuka melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian atas fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.
Sebagai bentuk sikap organisasi, GMKI Cabang Nabire menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pertama, GMKI mendesak Menteri Hak Asasi Manusia untuk mendorong dilaksanakannya investigasi independen yang transparan agar fakta-fakta peristiwa dapat diungkap secara objektif dan akuntabel.
Kedua, GMKI meminta Menteri HAM melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk TNI dan Polri, mengenai jatuhnya korban sipil sekaligus mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan operasi militer pasukan nonorganik di wilayah konflik.
Ketiga, organisasi tersebut mendesak penghentian sementara operasi militer di wilayah sipil maupun kawasan pengungsian guna menjamin keselamatan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik.
Keempat, GMKI meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah kabupaten di wilayah konflik mengambil langkah nyata dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil serta memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama.
Menurut GMKI, perlindungan terhadap hak hidup warga sipil merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan tanpa membedakan latar belakang maupun lokasi tempat tinggal masyarakat.
Organisasi itu berharap seluruh pihak yang terlibat dalam konflik dapat mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menghormati hukum yang berlaku, sehingga masyarakat sipil tidak lagi menjadi korban.
Selain itu, GMKI mendorong agar penyelesaian persoalan keamanan di Papua tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga dibarengi upaya dialog, penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, serta pembangunan yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat.
GMKI menegaskan bahwa pernyataan sikap yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan di Papua Tengah. Organisasi tersebut berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap keselamatan warga sipil dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga pernyataan ini disampaikan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak TNI, Polri, maupun Kementerian Hak Asasi Manusia terkait tuntutan yang disampaikan GMKI Cabang Nabire. Apabila terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak tersebut, pemberitaan ini akan diperbarui sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
