Daya Beli Anjlok, Wakil Ketua I DPR Papua Tengah Inspeksi Pasar Tradisional di Nabire

Nabire, 30 Mei 2025 – Menyikapi kritik keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait rendahnya penyerapan anggaran di Provinsi Papua Tengah, Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Nabire pada Jumat, 30 Mei 2025.

Pasar-pasar yang dikunjungi meliputi Pasar Smoker, Pasar Oyehe, dan Pasar Kalibobo, dengan tujuan untuk melihat secara langsung kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat daya beli di lapangan.

Dalam tinjauannya, Diben mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas lesunya aktivitas jual beli di pasar tradisional. Ia menilai bahwa daya beli masyarakat Papua Tengah menurun drastis, terutama dalam membeli kebutuhan pokok seperti makanan dan ikan.

“Banyak pedagang, terutama mama-mama Papua, mengeluhkan sepinya pembeli. Ini jelas menunjukkan adanya masalah serius di tingkat ekonomi rumah tangga,” ujar Diben Elaby.

Ia menegaskan bahwa hal ini berdampak langsung pada pedagang kecil dan bisa menjadi indikator krisis ekonomi lokal.

DPR Papua Tengah Siap Tindak Lanjut

Sebagai respons nyata, Diben menyatakan DPR Papua Tengah akan menugaskan komisi terkait untuk bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Ketahanan Pangan, guna menggelar sidak lanjutan ke pasar-pasar.

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama turunnya daya beli, termasuk potensi inflasi daerah dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kami dipilih rakyat. Jika rakyat mengalami kesulitan ekonomi, itu adalah keprihatinan kami. APBD 2025 sudah disahkan, seharusnya pemerintah mulai merealisasikan belanja publik,” tegasnya.

Konflik dan Rendahnya Belanja Publik Perparah Kondisi

Diben juga menyinggung faktor keamanan dan konflik sosial yang masih terjadi di beberapa wilayah Papua Tengah sebagai penyumbang lesunya perekonomian.

“Jangan sampai DPR Papua Tengah kehilangan kepercayaan rakyat. Kita harus bersikap tegas dan memastikan anggaran digunakan sesuai amanat rakyat,” tambahnya.

Kritik Mendagri: Belanja Daerah Papua Tengah Baru 9%

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian melontarkan kritik pedas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Jakarta pada Senin, 26 Mei 2025.

Ia menyebut bahwa hingga akhir Mei, realisasi pendapatan Papua Tengah sudah 48%, namun belanja daerah baru mencapai 9%.

“Uangnya ada, tapi tidak dibelanjakan. Artinya ekonomi daerah tidak bergerak,” ujar Tito.

Mendagri juga menegaskan bahwa belanja daerah adalah instrumen vital untuk menggerakkan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, hingga stunting.

Teguran untuk Gubernur Papua Tengah

Tito secara langsung menyoroti Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, agar segera mengambil langkah tegas. Dengan latar belakang sebagai mantan bupati dan lulusan luar negeri, Gubernur Meki dinilai seharusnya mampu mengelola anggaran secara efektif.

“Jangan hanya kumpulkan uang, tapi tidak dibelanjakan untuk rakyat. Kalau Mei saja baru 9%, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa naik?” tegas Tito.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi adalah tolok ukur kemajuan pembangunan di daerah.

[Nabire.Net/Imran]

Post Views: 133