2 days ago
7
Nabire, 1 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) pemilihan Kepala Suku Moni dan Wolani ke-1, sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kedamaian, stabilitas, serta pelestarian nilai-nilai budaya di wilayah Papua Tengah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula LPP RRI Nabire pada Jumat (31/10/2025). Mubes dibuka oleh Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, dan ditutup oleh Wakil Bupati Intan Jaya, serta turut dihadiri perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Papua Tengah.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Nabire ini, Harun Agimbau terpilih sebagai Kepala Suku Wolani, sementara Musa Kobogau dikukuhkan sebagai Kepala Suku Moni.
Dalam sambutannya, Bupati Aner Maisini menjelaskan bahwa Kabupaten Intan Jaya terdiri dari empat suku besar, yakni Moni, Wolani, Nduga, dan Dani, serta beberapa anak suku seperti Delem. Dari keempat suku tersebut, Moni dan Wolani merupakan kelompok yang paling dominan.
“Sejak masa kedatangan misionaris di Intan Jaya, orang tua kami telah menjadi bagian dari penginjilan yang meluas hingga ke Puncak dan Puncak Jaya. Karena itu, wilayah ini memiliki ikatan historis yang kuat dalam perjalanan tersebut,” ujar Bupati Maisini.
Maisini menilai pembentukan lembaga kepala suku ini memiliki nilai strategis, mengingat selama ini banyak organisasi masyarakat dan lembaga adat yang terdaftar di Kesbangpol namun belum memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Selama ini banyak ormas dan lembaga adat yang terdaftar di Kesbangpol, tetapi kontribusi mereka terhadap pemerintah daerah belum terlihat jelas. Karena itu, kami sangat mendukung pembentukan Kepala Suku Moni dan Wolani ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Maisini menyampaikan bahwa setelah pembentukan Kepala Suku Besar Moni, pemerintah daerah akan melanjutkan proses serupa di tingkat kabupaten hingga ke anak-anak suku.
“Pemerintah akan menyiapkan Surat Keputusan (SK), gaji, serta dana pembinaan bagi para kepala suku yang diakui secara resmi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Menurut Maisini, pengakuan melalui SK Gubernur dan SK Bupati akan memperkuat legitimasi kepala suku dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keamanan masyarakat.
“Kepala suku bukan hanya soal status, tetapi mereka berperan langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, menciptakan kedamaian, dan menjaga keamanan. Dengan peran itu, kita bisa bersama-sama membangun Intan Jaya dan Papua Tengah,” katanya.
Ia menambahkan, Mubes ini menjadi langkah awal sekaligus role model bagi kabupaten lain di Papua Tengah untuk membentuk struktur kepala suku besar yang diakui pemerintah.
“Langkah ini menjadi contoh bagi daerah lain. Dari aspek keamanan, sosial-budaya, hingga pelestarian kultur, kepala suku punya peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dan pembangunan daerah. Harapan saya, dengan dibentuknya lembaga ini, mereka benar-benar bekerja untuk masyarakat,” pungkas Maisini.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
