1 day ago
5
Deiyai, 7 Januari 2025 – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai, Rabu (07/01/2026) siang. Sidak ini dilakukan untuk mengawali pelayanan pemerintahan di tahun 2026 sekaligus menegaskan kembali disiplin aparatur sipil negara (ASN).
Dalam sidak tersebut, Bupati Melkianus Mote secara langsung mengecek kehadiran ASN di setiap OPD. Ia bahkan mempertanyakan absensi pegawai yang selama ini jarang bahkan tidak pernah masuk kantor meski telah diberikan jabatan.
“Mana absen? Seluruh pegawai yang saya sudah kasih jabatan, siapa saja yang selama ini tidak pernah masuk?” tanya Bupati Mote kepada ASN di masing-masing OPD.
Bupati Mote menegaskan, khusus bagi ASN eselon III dan IV yang selama ini tidak aktif masuk kantor, akan dilakukan evaluasi. Ia meminta kepala OPD untuk melakukan pengundian jabatan sebagai upaya menjaga kebersamaan dan keadilan bagi staf yang selama ini rajin bekerja.
Menurut Mote, pelantikan eselon III dan IV direncanakan akan dilaksanakan pada Februari 2026. Namun demikian, seluruh proses tetap akan mengikuti sistem e-kinerja.
“BKPSDM Deiyai akan mengusulkan seluruh ASN yang mendapat jabatan eselon III dan IV ke BKN dan Kemenpan RB terlebih dahulu untuk diverifikasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, syarat pelantikan akan diumumkan secara resmi oleh BKPSDM Deiyai setelah dilakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seluruh ASN wajib memenuhi persyaratan tersebut karena pelantikan akan berdampak pada kenaikan pangkat dan golongan ke depan.
Selain itu, Bupati Melkianus Mote juga meminta setiap kepala OPD untuk segera menyurati BKPSDM terkait ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia.
“Jika ini tidak dilakukan sekarang, ke depan kuota CPNS akan berkurang. Maka wajib setiap OPD melaporkan ASN yang pensiun dan meninggal ke BKPSDM,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, perhatian khusus juga diberikan kepada para CPNS. Bupati Mote meminta seluruh CPNS agar disiplin masuk kantor karena rekomendasi prajabatan akan didasarkan pada absensi masing-masing OPD.
“CPNS baru di Deiyai lebih dari 1.000 orang. Prajabatan akan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. Kita prioritaskan CPNS yang aktif,” katanya.
Ia juga menegaskan larangan keras saling membantu tanda tangan absensi harian antar ASN. Selain itu, Bupati Mote meminta seluruh OPD menahan masing-masing 10 tenaga kontrak, sementara tenaga kontrak lainnya akan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
Sidak tersebut turut didampingi Kepala BKPSDM Deiyai dan staf Bupati. Dari hasil sidak, ditemukan masih banyak ASN, mulai dari kepala OPD, sekretaris, staf, CPNS hingga tenaga kontrak yang belum masuk kantor karena masih berlibur.
[Nabire.Net/P.K]
