3 hours ago
3
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hingga 11 Agustus 2026, penyerapan anggaran tercatat baru mencapai 33,37 persen. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut masih rendah dan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, ketika mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam kegiatan Monitoring Meja Semester I Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Bapperida Papua Tengah tersebut berlangsung di Aula RRI, Jalan Merdeka, Nabire, Kamis (13/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Silwanus menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran harus menjadi perhatian bersama, khususnya bagi OPD yang masih menunjukkan progres di bawah target.
Menurutnya, proses pelaksanaan program tidak boleh berjalan lambat karena dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah. Para pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan juga diminta mempercepat tahapan pekerjaan dengan tetap berpegang pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Selain mengejar percepatan pelaksanaan kegiatan, pemerintah juga mengingatkan agar proses pengadaan barang dan jasa mengutamakan produk dalam negeri.
“Monitoring Meja merupakan elemen yang sangat penting dalam pengendalian pembangunan daerah. Dengan monitoring yang baik, kita dapat memastikan semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujar Silwanus.
Ia menjelaskan, monitoring bukan sekadar kegiatan administratif. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai target, sekaligus menemukan kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.
Sejumlah OPD Masih di Bawah 50 Persen
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah masih adanya OPD dengan progres realisasi anggaran di bawah 50 persen.
Silwanus meminta pimpinan OPD segera mengevaluasi kegiatan masing-masing dan mempercepat pekerjaan yang belum terlaksana. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan maupun pelaporan dapat berpengaruh terhadap penilaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.
Ia juga meminta setiap persoalan yang muncul di lapangan segera disampaikan kepada tim Monitoring Meja. Komunikasi yang cepat antara OPD dan tim monitoring dinilai penting agar hambatan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
“Dengan komunikasi yang baik dan laporan yang cepat, kita dapat mengambil tindakan yang tepat agar tidak menghambat pelaksanaan program yang sudah direncanakan,” katanya.
Pemprov Papua Tengah Manfaatkan E-Monitoring
Untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, Pemprov Papua Tengah telah menyediakan sistem digital melalui aplikasi Dalevbang.
Aplikasi tersebut dirancang untuk membantu pemerintah melakukan pemantauan terhadap perkembangan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan OPD. Pemanfaatan sistem digital diharapkan membuat proses monitoring menjadi lebih cepat, terukur, dan transparan.
Silwanus mendorong seluruh OPD memanfaatkan aplikasi tersebut secara optimal dalam proses monitoring dan evaluasi.
Menurutnya, sistem pemantauan berbasis digital memungkinkan perkembangan kegiatan dan penyerapan anggaran diketahui secara lebih cepat. Dengan demikian, potensi keterlambatan dapat diketahui sejak awal dan tidak menunggu hingga akhir tahun anggaran.
Transparansi dan Akuntabilitas Ditekankan
Selain persoalan serapan anggaran, pemerintah juga menaruh perhatian pada kualitas pelaporan dari masing-masing OPD.
Setelah pelaksanaan Monitoring Meja Semester I, setiap OPD diharapkan menyampaikan perkembangan realisasi anggaran sekaligus pencapaian target keluaran atau output kegiatan.
Silwanus menegaskan bahwa laporan tersebut harus disampaikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang lengkap akan membantu pemerintah melihat program mana yang telah berjalan, kegiatan yang mengalami kendala, serta bagian mana yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.
“Kunci keberhasilan dalam pengelolaan pembangunan daerah terletak pada pengendalian dan evaluasi yang terencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengendalian yang dilakukan secara konsisten dapat membantu pemerintah mengidentifikasi penyimpangan, mengelola risiko, sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien.
Rendahnya penyerapan APBD tidak hanya menjadi persoalan angka dalam laporan keuangan pemerintah. Lambatnya realisasi anggaran berpotensi memengaruhi waktu pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan.
Karena itu, percepatan kegiatan di lingkungan OPD diharapkan dapat memastikan program pemerintah segera memberikan manfaat kepada masyarakat Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menekankan pentingnya koordinasi antarpihak agar setiap hambatan dalam pelaksanaan program dapat segera diselesaikan. Percepatan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan regulasi sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses administrasi maupun pengadaan.
Pemprov Targetkan Kinerja Pembangunan Lebih Terarah
Silwanus berharap kegiatan Monitoring Meja menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD 2026.
Ia mengajak kepala OPD beserta seluruh jajaran untuk meningkatkan koordinasi, inovasi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya mengejar tingkat penyerapan, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat dan keluaran sesuai target pembangunan.
“Selain itu, kita juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan,” ujarnya.
Dengan evaluasi dan pengendalian yang lebih teratur, Pemprov Papua Tengah berharap pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif hingga akhir tahun anggaran.
Silwanus kemudian mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga komitmen bersama untuk mewujudkan Papua Tengah yang emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Monitoring Meja Semester I Tahun 2026 dan berharap evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
[Nabire.Net/Marten Dogomo]
