Gerakan Pangan Murah Nabire, Beras Premium Disubsidi Rp2.000 per Kilogram

Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire kembali menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire ini berlangsung di halaman kantor dinas tersebut, Rabu (12/8/2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Viktor Sawo, mengatakan GPM menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyasar aspek harga dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Libatkan Distributor dan Kelompok Tani

Pelaksanaan GPM kali ini melibatkan sekitar 11 distributor pangan, Perum Bulog sebagai BUMN di sektor pangan, serta empat pelaku usaha pangan yang berasal dari kelompok tani binaan Dinas Ketahanan Pangan Nabire.

Beragam komoditas pangan strategis disiapkan untuk masyarakat. Fokus utama diarahkan pada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga di tingkat pasar.

Salah satu komoditas yang mendapat subsidi adalah beras premium. Di pasaran, harga beras premium saat ini disebut berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Melalui GPM, pemerintah memberikan subsidi Rp2.000 untuk setiap kilogram.

“Kalau harganya Rp18.000, berarti dijual di GPM ini sebesar Rp16.000,” jelas Viktor.

Menurutnya, skema tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang lebih ringan, terutama ketika harga sejumlah komoditas mengalami peningkatan.

Manfaatkan DBH untuk Kendalikan Inflasi

Viktor menyampaikan penghargaan kepada Bupati Nabire Mesak Magai atas dukungan anggaran yang diberikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Dukungan tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membantu mengendalikan inflasi melalui intervensi harga pangan.

Subsidi terhadap komoditas tertentu menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Dengan harga yang lebih terkendali, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga diharapkan dapat ditekan.

Pelaksanaan GPM juga memiliki dasar administratif yang jelas. Program tersebut mengacu pada keputusan Kepala Badan Pangan Nasional terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nabire mengenai tim pelaksana GPM 2026, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinas.

Layanan Pangan Murah Akan Menjangkau Kampung

Tidak ingin pelayanan pangan murah hanya terpusat di kawasan perkotaan, Dinas Ketahanan Pangan Nabire menyiapkan kendaraan operasional roda empat yang nantinya digunakan untuk membawa pelayanan pangan hingga ke distrik dan kampung.

Kendaraan tersebut ditargetkan mulai beroperasi bulan depan dan diupayakan melalui perubahan anggaran tahun 2026. Sasaran pelayanan mencakup wilayah yang sulit dijangkau, termasuk kawasan yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Dengan kendaraan operasional ini, kami berharap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan bisa terjangkau sampai ke pelosok,” kata Viktor.

Menurutnya, perluasan jangkauan tersebut penting untuk memastikan masyarakat di luar pusat kota juga memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau.

Program GPM ke depan diharapkan tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat akses pangan, serta meningkatkan keamanan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Nabire.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]