Pemerintah Indonesia Fokus Tingkatkan Kecepatan Internet, Pakar: Keliru

3 weeks ago 16

Selular.id – Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo sarankan jika pemerintah Indonesia jangan fokus naikkan kecepatan internet saja.

Agung berharap jika pemerintah lebih memprioritaskan pemerataan akses internet ketimbang menaikkan kecepatan internet.

Pasalnya, saat ini aplikasi yang tersedia di Indonesia sudah dapat berjalan optimal dengan kecepatan yang ada.

Dia menyebut meski kecepatan internet di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, namun sejumlah aplikasi dan layanan internet tetap dapat berjalan.

Kecepatan internet yang ada di Indonesia, menurut Agung sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pengemudi transportasi daring dapat menerima pemesanan dan membuka aplikasi maps. Aktivitas belajar dan bekerja secara daring juga dapat dilakukan.

“Bahkan untuk menonton video streaming seperti YouTube sudah dapat dilakukan. Untuk dapat menikmati video streaming, belajar daring dan bekerja daring sejatinya kecepatan internet yang disediakan operator seluler maupun fixed line sudah lebih dari cukup,” kata Agung, Jumat (14/2/2025).

Dengan kondisi tersebut, menurut Agung, Indonesia sebaiknya fokus mengejar perluas internet, alih-alih fokus meningkatkan kecepatan internet 100Mbps yang saat ini dinilai belum terlalu kritikal.

“Jangan sampai kecepatan internet yang kencang justru yang menikmati keuntungannya adalah vendor perangkat telekomunikasi dan OTT Global. Sebab selama ini merekalah yang mendapatkan keuntungan dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan internet yang cepat,” kata Agung.

Penyebab Kecepatan Internet Indonesia Rendah

Agung berpendapat kecepatan internet di suatu negara, termasuk di Indonesia, dipengaruhi banyak faktor seperti teknis dan non teknis.

Faktor teknis seperti ongkos regulator yang sangat tinggi dan sulitnya untuk menggelar jaringan internet.

Selain itu pemerintah tak menyiapkan ducting bersama untuk infrastruktur dasar seperti listrik, air dan internet.

Agung melanjutkan, di negara seperti Singapura infrastruktur pasif untuk jaringan listrik, air dan internet disiapkan oleh pemerintahnya.

Faktor non teknis, kata Agung, seperti daya beli masyarakat Indonesia masih masih rendah.

“Masyarakat masih memprioritaskan untuk mengalokasikan uangnya untuk membeli kebutuhan pokok. Sehingga gabungan permasalahan teknis dan nonteknis ini yang membuat kecepatan internet di Indonesia masih terkendala,” kata Agung.

Agar masyarakat mampu membeli layanan internet yang berkualitas dan operator telekomunikasi bisa memberikan layanan dengan harga yang terjangkau, Agung menyarankan agar Komdigi dapat segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi beban regulasi.

Saat ini, beban regulasi yang ditanggung operator telekomunikasi sangat tinggi.

“Harusnya Komdigi dapat melihat sektor telekomunikasi sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian dari pemerintahan Presiden Prabowo. Bukan melihat BHP baik frekuensi dan BHP telekomunikasi sebagai PNBP semata,” kata Agung.