15 hours ago
10
Intan Jaya, 14 Maret 2026 – Front Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang menyoroti situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah Intan Jaya yang dinilai semakin memprihatinkan akibat konflik bersenjata yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2026.
Dalam pernyataan itu, GPMI-I mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, termasuk menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
Mahasiswa menilai bahwa meskipun Papua telah memperoleh status Otonomi Khusus sejak tahun 2001 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, berbagai persoalan mendasar masih terjadi, khususnya di Kabupaten Intan Jaya.
Mereka menyoroti dampak konflik bersenjata yang menyebabkan masyarakat sipil mengalami ketakutan, trauma, hingga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta mata pencaharian.
Selain itu, GPMI-I juga menyoroti tragedi pembunuhan terhadap 12 warga sipil di Kampung Soangama yang hingga saat ini dinilai belum diusut secara transparan dan tuntas.
Menurut mereka, pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan belum mampu menyelesaikan akar persoalan konflik dan justru memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, GPMI-I menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan guna mengusut tragedi Soangama Berdarah.
Kedua, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menarik militer non-organik dari wilayah sipil di Kabupaten Intan Jaya.
Ketiga, meminta pemerintah daerah mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi independen guna menyelidiki tragedi tersebut.
Keempat, mendesak pemerintah daerah dan DPRD Intan Jaya untuk memfasilitasi mahasiswa serta perwakilan tokoh masyarakat Intan Jaya agar dapat berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia atau Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan guna mencari solusi atas konflik kemanusiaan yang terjadi.
GPMI-I juga menegaskan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan melakukan konsolidasi nasional dan mobilisasi besar-besaran untuk melaksanakan aksi sebagai bentuk perjuangan menuntut keadilan dan kemanusiaan bagi masyarakat Intan Jaya.
[Nabire.Net]
