1 hour ago
1
Selular.id – Pemerintah India sedang mengkaji usulan kontroversial yang dapat mengubah cara otoritas mengakses lokasi ponsel dalam penyelidikan.
Laporan Reuters mengungkap, pemerintah menimbang permintaan dari asosiasi industri telekomunikasi untuk mengaktifkan pelacakan berbasis satelit secara terus-menerus di semua smartphone.
Usulan ini langsung mendapat penolakan keras dari raksasa teknologi seperti Apple, Google, dan Samsung, yang mengkhawatirkan implikasi privasi dan keamanan bagi ratusan juta pengguna.
Ide tersebut, menurut laporan, berawal dari asosiasi telekomunikasi yang berargumen bahwa lembaga penegak hukum sering kesulitan mendapatkan koordinat lokasi yang presisi.
Metode yang ada saat ini bergantung pada informasi tingkat menara seluler yang cenderung umum dan kurang akurat.
Solusi yang diusulkan adalah mewajibkan fitur Assisted GPS (A-GPS) diaktifkan secara permanen pada perangkat, menghilangkan kemampuan pengguna untuk mematikan layanan lokasi sama sekali.
Dalam korespondensi industri yang ditinjau Reuters, pembuat perangkat seperti Apple, Google, dan Samsung secara tegas menentang langkah tersebut.
Mereka beralasan bahwa pelacakan semacam ini tidak memiliki preseden global dan dapat menimbulkan risiko serius bagi individu yang peran atau pekerjaannya melibatkan informasi rahasia dan sensitif.
Para produsen juga mempertanyakan proporsionalitas kebijakan yang berpotensi mengubah setiap ponsel menjadi alat pemantauan berkelanjutan.
Perdebatan ini muncul di tengah konteks sensitif terkait regulasi teknologi di India. Baru-baru ini, sebuah direktif pemerintah yang mewajibkan aplikasi buatan negara terpasang di perangkat dicabut setelah mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil dan pemimpin politik.
Kementerian-kementerian yang mengevaluasi usulan pelacakan satelit ini belum mengeluarkan pernyataan resmi. Reuters juga mencatat bahwa pertemuan tingkat tinggi dengan eksekutif perusahaan smartphone telah ditunda.
Dampak Luas dan Batas Pengawasan
Para pakar yang diwawancarai media tersebut memperingatkan bahwa pelacakan konstan di tingkat perangkat pada dasarnya dapat mengubah setiap ponsel menjadi alat mata-mata.
Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang keseimbangan antara kebutuhan investigasi dan hak privasi warga negara. Peneliti teknologi juga menunjukkan bahwa kemampuan teknis yang diusung dapat secara teoritis melacak posisi pengguna hingga radius satu meter, sebuah tingkat presisi yang semakin mengaburkan batas-batas pengawasan yang dapat diterima.
Dampak kebijakan ini akan sangat masif mengingat lanskap pasar smartphone India. Dengan lebih dari 735 juta unit smartphone aktif dan sistem operasi Android menguasai lebih dari 95 persen pangsa pasar, aturan baru apa pun akan memiliki konsekuensi yang sangat luas.
Diskusi yang lebih besar kini berfokus pada apakah kapabilitas investigasi yang lebih kuat dapat membenarkan perubahan terhadap ekspektasi pengguna yang telah mapan mengenai kontrol dan transparansi data lokasi mereka.
Teknologi pelacakan berbasis satelit sendiri bukanlah hal baru. Fitur seperti A-GPS telah lama digunakan untuk mempercepat akuisisi sinyal GPS dengan bantuan data dari jaringan seluler.
Namun, mewajibkannya selalu aktif dan tak bisa dinonaktifkan adalah langkah yang belum pernah diterapkan di negara mana pun dalam skala nasional.
Dalam konteks berbeda, teknologi komunikasi satelit justru sering dipasarkan sebagai solusi keamanan dan keselamatan, seperti yang ditawarkan pada perangkat Garmin fēnix 8 Pro dengan InReach bawaan atau seri Garmin Instinct Crossover untuk aktivitas outdoor.
Penolakan dari perusahaan teknologi global mencerminkan ketegangan yang terus berlanjut antara kedaulatan data nasional dan prinsip-prinsip privasi global yang dipegang oleh korporasi multinasional. Kasus ini juga mengingatkan pada dinamika serupa di berbagai negara, di mana pemerintah berusaha mendapatkan akses lebih besar terhadap data pengguna untuk alasan keamanan nasional, sementara perusahaan teknologi berusaha melindungi enkripsi dan privasi penggunanya.
Perkembangan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh hasil dialog antara regulator, industri telekomunikasi, dan para pembuat perangkat.
Dengan pertemuan tingkat tinggi yang ditunda, jalan menuju konsensus masih panjang. Hasilnya tidak hanya akan memengaruhi ratusan juta pengguna India, tetapi juga dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain yang mungkin mempertimbangkan regulasi serupa di masa depan.
Sementara itu, inisiatif teknologi untuk tujuan yang lebih berkelanjutan juga terus berjalan, seperti program Telkomsel Jaga Bumi Carbon Offset yang menunjukkan pemanfaatan teknologi untuk tujuan berbeda.
Langkah selanjutnya kini berada di tangan pemerintah India. Apakah mereka akan melanjutkan usulan yang ditentang oleh para pemain kunci industri, atau mencari model kompromi yang tetap memenuhi kebutuhan penegak hukum tanpa mengorbankan prinsip privasi dasar, masih harus dilihat.
Keputusan akhir akan menjadi sinyal penting tentang arah regulasi teknologi dan hak digital di ekonomi digital terbesar yang sedang berkembang pesat ini.
