3 hours ago
4
Dogiyai, Sebanyak 25 tenaga honorer RSUD Pratama Kabupaten Dogiyai menyampaikan aspirasi terkait keterlambatan pembayaran honor di Lapangan Kantor Bupati Dogiyai, Kampung Kimupugi, Distrik Kamu, Senin (10/8/2026). Aksi tersebut mendapat pengamanan dari Polres Dogiyai dan berlangsung aman serta kondusif.
Kegiatan penyampaian aspirasi dimulai sekitar pukul 09.18 WIT. Pengamanan dipimpin Kabag SDM Polres Dogiyai IPTU Bambang Triyatwoko bersama Kasat Samapta IPDA Roland D. Masoka, Kasat Binmas IPDA Ponco Suharyanto, dan Kapolsek Kamu IPDA Feryando T. Sinaga, S.H., M.H.
Polres Dogiyai menurunkan 18 personel untuk mengawal kegiatan tersebut. Pengamanan juga diperkuat satu regu Brimob Kotis Yon A Polda Papua Tengah serta satu regu BKO Brimob Polda Papua Barat.
Honorer Pertanyakan Honor yang Belum Dibayarkan
Koordinator tenaga honorer, Ambrosius Tebai, menyampaikan persoalan utama yang dibawa dalam aksi tersebut adalah belum diterimanya pembayaran honor sejak triwulan IV (TW IV) 2025 hingga triwulan I (TW I) 2026.
Selain masalah honor, tenaga honorer juga mempertanyakan kejelasan anggaran operasional RSUD Pratama Dogiyai untuk periode 2025-2026.
Perwakilan staf operasional, Albin Tebai, mengatakan ketidakjelasan anggaran menjadi perhatian karena pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap harus berjalan. Menurutnya, kebutuhan operasional rumah sakit perlu mendapat kepastian agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Pemda Dogiyai Berikan Penjelasan
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai, Drs. Petrus Agapa, M.Si., bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak RSUD Pratama Dogiyai.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda menjelaskan bahwa kondisi fiskal pemerintah daerah turut dipengaruhi oleh defisit anggaran nasional pada 2026. Selain itu, data tenaga honorer masih dalam proses verifikasi sebelum pembayaran dapat dilakukan.
“Untuk honor yang belum dibayarkan, saat ini data tenaga honorer masih tahap verifikasi. Akan dibayarkan setelah verifikasi data dan pengajuan SK selesai,” tegas Petrus.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam dialog antara tenaga honorer dan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas pembayaran honor yang tertunda.
Anggaran Akreditasi RSUD Ikut Jadi Kendala
Mantan Direktur RSUD Pratama Dogiyai, Dr. Elisabeth Tigi, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk proses akreditasi rumah sakit.
Ia mengusulkan agar kebutuhan pembayaran honor tenaga honorer dapat dimasukkan dalam Nota Perubahan APBD sehingga memiliki dasar penganggaran yang jelas.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para tenaga honorer sekaligus menjaga keberlangsungan operasional rumah sakit.
Empat Poin Kesepakatan
Dari pertemuan tersebut, terdapat sejumlah kesepakatan antara tenaga honorer dan pemerintah daerah. Pembayaran honor untuk TW IV 2025 dan TW I 2026 disepakati untuk segera diproses.
Khusus honor TW IV 2025, pembayaran akan dilakukan setelah proses pengajuan RAPBD Perubahan. Selanjutnya, Plt. Direktur RSUD bersama seluruh tenaga honorer akan menggelar rapat untuk membahas kebutuhan anggaran rumah sakit.
Dalam perkembangan lainnya, pelayanan operasional RSUD Pratama Dogiyai untuk sementara ditunda sambil menunggu keputusan dari Plt. Direktur RSUD dan Bupati Dogiyai.
Polres Pastikan Situasi Tetap Kondusif
Kabag SDM Polres Dogiyai IPTU Bambang Triyatwoko mengatakan pihak kepolisian hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.
“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib. Polres Dogiyai akan terus melakukan pemantauan dan pengamanan agar situasi kamtibmas tetap kondusif, serta mendorong penyelesaian melalui dialog antara Pemda dan tenaga honorer,” ujarnya.
Polres Dogiyai juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya terkait persoalan honor dan operasional RSUD.
Kegiatan penyampaian aspirasi berakhir sekitar pukul 10.20 WIT. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan kondusif. Pemerintah daerah dan pihak RSUD selanjutnya diharapkan segera menindaklanjuti kesepakatan, terutama terkait pembayaran honor serta kepastian anggaran operasional rumah sakit.
[Nabire.Net]
