3 days ago
13
Jakarta, 12 Desember 2025 – Panitia Khusus (PANSUS) Kemanusiaan DPR Provinsi Papua Tengah secara resmi menyerahkan aspirasi masyarakat dari tiga kabupaten kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dan turut didampingi unsur pimpinan serta anggota Komisi I DPR RI.
Kehadiran Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Puncak dan Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Intan Jaya menjadi bentuk dukungan lintas daerah dalam mendorong penyelesaian persoalan kemanusiaan yang berdampak langsung pada masyarakat di wilayah pegunungan Papua.
Setelah berbulan-bulan bekerja, PANSUS Kemanusiaan tingkat provinsi dan kabupaten akhirnya merampungkan rangkuman aspirasi masyarakat di Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai. Seluruh dokumen, laporan situasi, dan data lapangan diserahkan secara resmi kepada DPD RI dan MPR For Papua untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga.
Ketua PANSUS Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Yohanis Kemong, menegaskan bahwa penyerahan aspirasi ini merupakan tanggung jawab moral untuk memastikan suara masyarakat terdengar hingga ke pemerintah pusat.
“Kami membawa data, suara, dan harapan masyarakat dari Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, serta wilayah lainnya. Ini bukan isu biasa, tetapi panggilan kemanusiaan. Kami berharap kehadiran DPD RI dan Komisi I DPR RI menjadi jalan percepatan respons negara untuk melindungi rakyat,” ujar Kemong.
Sementara itu, Sekretaris PANSUS, Anis Labene, memaparkan bahwa kondisi di daerah membutuhkan penanganan lintas sektor, terutama pemulihan layanan dasar dan keamanan.
“Yang kita lihat bukan hanya persoalan keamanan, tetapi hilangnya akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga tempat tinggal. Aspirasi ini sudah kami siapkan dengan lengkap agar pemerintah pusat dapat mengambil langkah nyata dan terukur,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, memberi apresiasi atas kerja PANSUS yang dinilai sistematis dan komprehensif. Ia memastikan bahwa DPD RI akan mendorong tindak lanjut melalui komite terkait serta berkoordinasi dengan DPR RI dan kementerian/lembaga.
Perwakilan Komisi I DPR RI juga menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan di Papua Tengah merupakan isu nasional yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan perlindungan masyarakat dan pemulihan stabilitas daerah.
Aspirasi yang diserahkan memuat lima rekomendasi strategis, yakni:
-
Penanganan komprehensif bagi warga terdampak konflik kemanusiaan di Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai.
-
Penguatan koordinasi keamanan demi perlindungan masyarakat sipil.
-
Pemulihan layanan publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
-
Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat.
-
Pengawalan berkelanjutan melalui sinergi DPR Papua Tengah, DPRK, DPD RI, dan DPR RI.
Dengan penyerahan resmi dokumen ini, PANSUS Kemanusiaan DPR Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hingga kebijakan konkret hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
